Oleh: Suparto Wijoyo* bangsaonline.com (28/03) TULISAN ini kubuat dalam dharma pembaca Sumamburat dengan telisik ke wilayah para pengabdi yang mendedikasikan hayatnya bagi lingkungan. Mereka bergerombol membentuk formasi alamiahmenyelenggarakan Ruwat Agung memperingati Hari Air Sedunia, 22 Maret 2018 dengan unggahan tema: Solusi Air Berbasis Alam. Senyum khalayak yang rela mambasuhkan diri dalam rintik hujan yang tertangkap sorot mata dalam perjalanan 24-25 Maret 2018 ke Baturaden, Purwokerto, pun membuncahkan gairah betapa negeri ini dikarunia rahmat yang tidak terkira. Sawah ladang menghijau dan menguningnya padi menyampaikan pesan iman betapa “tanah surga” ini terhampar dalam kelokan sungai-sungai nan gunung-gunung yang memperkokoh diri penuh kelembutan, selembut literasi calon-calon pemimpin birokrasi yang berinovasi untuk melayani di Badan Diklat Provinsi Jatim pada 23 Maret 2018. Ajakan memberi yang terbaik kepada publik adalah pilihan yang menyandarkan diri atas kedaulatan yang dibopong selama ini. Dalam renung teologia, semua itu mengingatkanku pada Q.S. Ar-Rahman: “Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?”. Sebuah firman yang menghentak dan mendekap tauhid yang acap kali tidak terjamah, hingga lepas menanarkan pandangan betapa manusia banyak berbuat ingkar terhadap tatanan Allah. Putaran Galaksi Bima Sakti yang menampung beragam planet yang berpayung langit-langit yang dipendaribintang gemintang, tampaknya dianggap biasa-biasa saja, dikiranya sebekarkas labirian semesta yang tak perlumenyentuh lubuk terindah manusia. Kerusakan eksosistem dan kehancuran areal pertambangan yang sering terwartakan besar-besaradalah secuil kisah yang sering diulang sebagai lumrah. Laku korupsi dan manipulasi sejenis gerakan ngapusi yang lahir dari “prosedur demokrasi” pilkada pun, merupakan bukti betapa kemungkaran itu dipentaskan. Read More…

surabayapagi.com (25/03) KEMBALI penyelenggaraan pilkada disentakkan oleh cakada (calon kepala daerah) yang terjerat kasus korupsi. Sepertinya bangsa ini tidak lelah dirundung derita memanen penguasa yang diproduk dari mekanisme demokrasi tetapi rajin “ngapusi” karena korupsi ditenteng tanpa henti. Laksana “abah” dan “umi” yang semula lawan politik berubah menjadi “sejoli” yang digiring dengan tebaran prosesi sebagai “cawali yang disemat terlibat korupsi”. Beritanya besar-besar dan ditampilkan di halaman muka. Ini adalah kampanye paling gratisan tanpa perlu mengundang awak media. Foto dipampang dengan “aksi yang paling asli” sambil dianggitkan tersangka yang sebagian pihak tidak pernah menduga. Sungguh kasus yang menimpa para cakada memberikan keperihan pada publik sekaligus pembelajaran untuk khalayak dalam menikmati seleksi “hukum” akan hadirnya orang-orang yang bersih pada coblosan 27 Juni 2018 nanti. Meski demikian, sebagian pihak tetap kukuh pada pendirian bahwa “cakada” yang dibopongnya tetaplah orang “suci” yang tidak berlaku korupsi, dia selama ini dikenal sang pendharma sejati. Selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan yuridis pasti janganlah buru-buru menghakimi cakada pilihannya, mengingat cerita sedang dipanggungkan dan waktu masih jauh dari gelagak tutup layar. Read More..

surabayapagi.com (26/03) KAMIS 22 Maret 2018, dunia “penggendong” lingkungan secara kolosal menarasikan peringatan Hari Air dengan tema tunggal yang amat mengena: Solusi Air Berbasis Alam. Berbagai acara dihelat, dari seminar hingga penghijauan, termasuk sepermaknaan sematan mengukuhkan gebyar rimbawandi bentang waktu 24-25 Maret 2018 di Baturaden, Purwokerto. Pondok-pondok pesantren di Kediri dan Tuban menggeliat terpanggil menyelamatkan teritorialnya jangan sampai “di sapu air” yang membandang berupa banjir. Perayaan hari air pun tidak mendongengkan kurangnya debit air melainkan mentabulasi krisis air bersih. Air bah yang melimpah di ruas-ruas jalan dan pelataran rumah di kampung-kampung di tanah Jawa masih bisa disaksikan sampai tulisan ini dicetak Surabaya Pagi hari ini. Air itu “bermanja-manja” menikmati keberhasilannya “menerjang” gubuk-gubuk pinggir kota. Dalam lingkup seperti ini saya sangat kagum atas “ketabahan” dan “kesabaran” tak terkirakan dari rakyat-rakyat yang kebanjiran yang tidak pernah dientas, meski kepala daerah silih berganti. Sampai di sini pilkada hanyalah “ritual demokrasi” yang janjinya “itu-itu lagi”. Adakah paslon pilkada 2018 yang hendak bertindak nyata menerapkan ilmunya untuk mengatasi banjir yang masih menggenag di areal yang suaranya hendak “dihibahkan”? Sungai-sungai meluap mendendangkan tangisnya dan mengajak warga menari bersama dalam gelisah. Musim penghujan bukannya digunakan untuk panen raya “mendulang air” sebanyak-banyaknya untuk “tabungan” di musim kemarau. Kalaulah musim kemarau datang, yang terlintas adalah kekeringanyang menggoda dengankali-kali yang tetapmenyajikan derita pencemaran. Limbah-limbah industri mengalir deras nan ganas dengan akibat “tegalan dan sawah ladang” rusak serta tanah-tanah menitikan air mata perih sebelum akhirnya gersang. Dalam suasana mengemban senyum dan mengujarkan nasib para petani di dusun-dusun terpencil dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, saya menyaksikan betapa mereka berdaya juang tanpa tanding. Namun mereka merinding menyimak dendang sungai-sungaikecil yang mengalirkan sejarah peradabannya bersama petani yang telah dipotong-potong dengan ungkapan pongah mengatasnamakan kekuasaan yang gandrung “ular cor-coran, ulo beton alis tol”. Read More..

bangsaonline.com (21/03) SAMPAI tulisan ini tiba di Redaksi Harian Bangsa, banjir tetap menggenang di jogan dan memenuhi halaman serta menenggelamkan ruas-ruas jalan di kampung-kampung, di dusun-dusun, di desa-desa di Lamongan. Kisahnya nyaris seperceritaan banjir – rob yang acapkali terjadi di Kota Semarang, Bojonegoro, Tuban, maupun Gresik. Semua itu rutin. Air datang “menyapa warga” setiap musim penghujan selaksa para paslon pilkada yang menghadirkan diri guna dikenal untuk dipilih. Janji digelar penuh gelegar agar setiap yang tertidur mendengar bahwa pilkada sedang dilakonkan kembali. Berpuluh-puluh tahun pemerintah diselenggerakan dan penguasa ditampilkan untuk mengatasi “masalah yang sama” dari periode ke periode. Banjir, harga sembako yang membubung, harga pupuk yang “subur”, harga TDL, BBM yang meninggi, serta pajak yang semakin progresif. Saya menyaksikan orang-orang kampung sejak di Salatiga pekan lalu, lanjut di pedalaman Ngawi, Madiun, Nganjuk, Mojokerto, eh juga Pacitan, ternyata senyumnya sama. Senyum yang amat simpul bahwa derita mereka adalah karena “takdir yang harus diterima”. Iklimnya memang demikian. Alam dibuat menjadi sandaran pembenaran untuk menerima “bencana” apapun saja itu karena “kersane Gusti Allah”. Read More..

duta.co (15/03) SUNDAYANA merekam dan menarasikan jerit kegetiran tentang romantika cinta yang meradangkan nyawa maupun tahtah keluarga besar Raja Pajajaran di tahun 1357. Di lapangan Bubat darah muncrat menyimbah dalam rekahan nasib pinangan yang hendak menjemput puncak asmara di  Majapahit. Takdir berkisah sangat tidak terencana bagi gelaran pengiring pengantin yang dikira kirap pasukan. Kematian terhormat dengan kemalangan yang melintang di sekujur sejarah Putri Parahiyangan yang elok rupawan: Citracymi alias Diyah Pitaloka, sungguh membekaskan guritan luka peradaban dalam relasi panjang Majapahit dan Pasundan. Sayatan yang mengaduk hayat ragawi tumusing ruhani itulah yang hendak dibalut dengan “selendang kultural” yang pun saya apresiasi sebagai “katup seruling emas” yang hendak “didengar dalam hening” melalui jahitan Rekonsiliasi Budaya untuk Harmoniskan Sunda-Jawa. Pada titik rangkai inilah apa yang dilakonkan Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur) dan Kang Aher (Gubernur Jawa Barat) yang menginisiasi penyelenggaraan “temu budaya” di Hotel Bumi, 6 Maret 2018 dulu itu, kulo tampi penuh hormat, sebagaimana Gajah Mada sendiri sampai topo kungkum sejurus hati menebus tumindaknya yang salah dalam membaca arus cinta Diyah Pitaloka dan Hayam Wuruk, dengan tetap membawa-bawa “mesin politik persatuan nusantara”. Read More..

http://web.surabayapagi.com (16/03) TANGIS kegemparan itu mengakhiri mengalirnya darah di Alun-alun Bubat, Majapahit dengan pahatan nestapa yang tidak terperikan bagi seluruh orang Sunda. Citrasymi alias Diyah Pitaloka memungkasi palagan di Bubat dengan sayatan jiwa yang mengakhiri hayatnya di tengah hiruk-pikuk pekik kemuliaan pasukan Pajajaran dalam menjaga martabatnya. Jerit lirih nan perih membekas dalam suratan takdir Mojang Priyangan bersama Ayahanda dan Ibundanya yang terjemput maut secara kolektif akibat Gajah Mada, Sang Mahapatih Majapahit yang mengeja cinta dengan curiga. Iring-iringan kunjungan balasan dibaca tanpa narasi asmara melainkan sekadar acungan kemegahan tahta kerajaan, sehingga barisan pinangan dikira sepasukan perang. Darah Sang Nata Pajajaran bersama keluarga inti tumpah menyirami Bumi Bubat yang membekaskan duka lara berabad-abad. Sampai kini kisah sedih tragedi Bubat diulang dalam kidung Sundayana yang mengguncang “langit peradaban” dan mengunggah keperihan batin terdalam sejak tahun 1357. Sejatinya tarikh 1357 dengan persaksian Lapangan Bubat itu merupakan penanda terindah senyum yang mengembang dengan ungkapan imaji paling sempurna mengenai persatuan nasional antara Imperium Majapahit (1293) dengan Kerajaan Pakuwon Pajajaran (1333). Dari jalinan katrisnan antara Putri Citrasymi dan Sang Raja Hayam Wuruk diobsesi betapa gemilangnya kehidupan dengan lantun agung: kemuliaan yang menyemesta. Dunia ada dalam genggam anak-anak kinasih zamannya: manunggale Citrasymi-Hayam Wuruk adalah integrasi kewilayahan secara otomatis. Inilah ikatan penguat nusantara cukup dengan tarikan nafas yang tunggal: bersatu karena cinta. Read More

(duta.co |8 Maret 2018) TIDAK ada pemain peran yang memiliki keluasan panggung bermain sandiwara melebihi dari pemegang otoritas publiknya. Semua perangkat kelembagaan maupun kemasyarakatan memasrahkan diri dalam sandaran kursi kuasanya. Setiap jengkal ruang khalayak menyediakan diri penuh penghambaan sambil mempersilahkan agar “yang dipertuan” mengagung-agungkan diri. Sak karepmu. Atau ndoro kanjeng boleh memoles  raganya penuh dengan wadag yang nelongso di mata hamba sahayanya. Tidak perlu protokoler ataupun cucuk lampah untuk mengenakan apapun yang disukai. Boleh memelaskan diri dengan membuang uniform baju kebesaran, sepatu, perahu, bahkan sandalnya dipilih yang sebagaimana umumnya, guna berperan menjadi pengelana tanpa alas kaki. Silakan dipotret dan diviralkan untuk konsumsi media massa yang mampu mengunggahkan simpati bolo dewo. Laku ini dapat diberi dalil yang diimajinasikan kepada tindakan Nabi Musa as (1527-1407 SM), yang sebelum memangku mandat lanjutan dari Tuhan, harus menapaki bentang Gurun Sinai dengan melepaskan terompahnya, karena “penyerahan firman” itu berlangsung di areal yang suci. Melepas sepatu adalah bagian dari tirakat menjemput kuasa untuk periode berikutnya sepercontohan teladan dari kemampuan Nabi Musa As “menyibak lautan” untuk menyeberangkan umatnya. Read More..

(surabayapagi.com | Jum’at,09 Maret 2018 | 04:52 WIB) PILKADA yang terhelat ibarat peribahasa “air tenang menghanyutkan” atau “air beriak tanda tak dalam” maupun “tong kosong nyaring bunyinya”. Semua bersahutan memenuhi jalanan yang kini ditempuh para paslon yang gandrung kekuasaan. Mereka sedang menyibukkan diri menduduki posisi sebagai penguasa, bukan pemimpin meski dengan cita rasa sama melalui janji yang dibungkus visi-misi. Inilah prosedur demokrasi yang tengah dilakoni negara yang menjunjung tinggi-tinggi pemilukada sebagai solusi meneguhkan tokoh yang berkeabsahan menjadi penguasa. Suara terbanyak diperebutkan dengan prinsip gebyah uyah podo asine: semua orang berbobot sama narasi suaranya, tidak peduli dia bandit atau prajurit, kiai opo santri, pamong apa gembong. Semua sami mawon. Pilihan inilah yang sedang dipertontonkan dan sejurus nyali sejatinya menyingkirkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” melalui niat kolektif “kerakyatan yang dikuasai gerombolan penginjak-injak” martabat masyarakat. Musyawarah dijungkalkan dengan “suara terbanyak” dan dijauhkan dari hikmah pendiri negara yang meletakkan dasar-dasar “permusyawaratan/perwakilan”. Makna terdalam sila keempat Pancasila sedang dibuang dengan sengaja oleh pegandrung-pegandrung demokrasi tanpa nilai Pancasila. Kalau sampai pada diskursus ini, siapa sejatinya yang “menenggelamkan makna Pancasila” dan yang berkata lantang “demokrasi tanpa kompromi”. Rakyat diseret untuk mengikuti pemilu-pemilu yang terpotret mengabaikan “hikmat kebijaksanaan” tetapi “nikmat keuangan” dengan munculnya paslon-paslon tersangka. Bahkan kabar anyar menginformasikan bahwa 90% peserta pilkada berstatus tersangka. Masihkah harus dilanjutkan pilkada untuk memilih orang-orang tersangka walau bukan narapidana?   Read More

Oleh: Suparto Wijoyo* (duta.co | 2 Maret 2018) MUSIM telah menjadi terdakwa sebagai penyebab banjir. Seluruh warga di sepanjang bantaran Bengawan Solo maupun DAS diminta waspada. Apa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia diminta waspada. Pun yang tinggal di Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik yang areal hidupnya tergenang air seolah melengkapi “pesta air”  di Jombang, Pasuruan, bahkan Brebes.  Banyak kolega dari Jakarta, Semarang, Purwokerto, Palembang, dan Medan ketika di Surabaya sontak  mendapatkan pemahaman kolektifnya bahwa inilah prestasi abadi yang terus dibopong penuh bangga. Titik-titik geografis Surabaya pusat, selatan, dan barat sering berubah menjadi sungai dadakan di kala hujan. Berbagai media massa mewartakan jua tragedi banjir yang mengancam puluhan provinsi di Indonesia. Dalam skala yang lebih kolosal,  banjir telah  menyebar di areal 103 wilayah, dan 274 kabupaten/kota berpeluang menyelenggarakan “panen banjir”. Inilah fenomena yang acapkali terjadi setiap musim penghujan. Banjir menjadi tradisi tahunan yang dimaklumi dengan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan melebihi dari yang dapat bayangkan. Moda transportasi yang mengusung laju barang, orang dan jasa tersumbat dengan konsekuensi logis terganggunya sirkulasi kehidupan publik dalam memenuhi kebutuhannya.  Read More…