Penelitian yang dilakukan oleh FH UNAIR mencakup kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen, peneliti dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, memperluas pemahaman di berbagai bidang, dan mengembangkan solusi untuk masalah yang ada. Penelitian yang dilakukan didasarkan pada Rencana Induk Penelitian (RIP) FH UNAIR yaitu pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan akademisi FH UNAIR agar difokuskan pada tema tertentu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Tema besar pada penelitian FH UNAIR merujuk pada tema riset UNAIR untuk bidang studi hukum yaitu Pengembangan Regulasi dan Model Kebijakan (SDGs No. 8) serta Pemilu dan Demokrasi (SDGs No. 9).
Apabila anda tertarik dengan hasil penelitian-penelitian ini, silahkan untuk menghubungi Unit Pengembangan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (UP4I) di email: up4i@fh.unair.ac.id
Dalam rangka mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Fakultas Hukum Universitas Airlangga berkewajiban untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kesiapan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Dalam menunjang pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat dibutuhkan hasil penelitian bidang hukum yang dapat menunjang pembangunan nasional. Fakultas hukum Universitas Airlangga memiliki sumber daya akademik yang dapat di berdayakan melalui penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional dan perkembangan ilmu hukum.
Selain itu penelitian dan pengabdian masyarakat difakultas hukum diarahkan dan dikembangkan untuk penguatan penelitian dasar, pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Airlangga mewadahi perkembangan berbagai bidang ilmu hukum dalam satu departemen yaitu Departemen Ilmu Hukum yang terbagi kedalam enam bagian ilmu hukum, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Dasar Ilmu Hukum.
Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Hukum, maka ilmu – ilmu hukum yang terbagi dalam enam bagian ini dikembangkan melalui kegiatan penelitian yang didasarkan pada budaya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum. Dari enam bagian ilmu hukum, pengembangan keilmuan ilmu hukum dibagi kedalam tiga Kelompok Penelitian (Riset Group), yaitu: 1. Kelompok Penelitian Hukum dan Teknologi 2. Kelompok Penelitian Hukum mengenai Sumber Energi Baru dan Terbarukan 3. Kelompok Penelitian Hukum yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Berkaitan dengan program penelitian internal, maka Unit Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (disingkat UP4I) menyusun Rencana Induk Penelitian sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh akademisi di lingkungan fakultas hukum 2 untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
NO | NAMA | JUDUL |
---|---|---|
1 | Rosa Ristawati | Kebijakan Perlindungan Hukum Warisan Budaya (Cultural Heritage) Sebagai Identitas Kultural Bangsa |
2 | Faizal Kurniawan | Pembentukan Kontrak Publik Berbasis Green Economy : Sebuah Upaya Mewujudkan Sustainable Wealfare State |
3 | Mohammad Syaiful AR | Pengujian Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara Rule of Law dan Rule of Ethics untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis |
4 | Prawitra Thalib | Karakteristik Warkat Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Bukan Tunai Yang Diperhitungkan Melalui Kliring |
5 | Radian Salman | Menakar Penguatan Sistem Presidensil Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi : Ius Constituendum |
6 | RR. Herini Siti Aisyah | Model Pengawasasn Keuangan Desa Di Kabupaten Sidoarjo |
7 | Taufik Rachman | Urgensi Pengaturan Effective Regret dalam Perkara Korupsi Suap di Indonesia |
8 | Intan Inayatun Soeparna | Strategi Perdagangan Internasional WTO di Bidang Pertanian berdasarkan Sustainable Development Goals Zero Hunger dan Implikasinya pada Kebijakan Pangan di ASEAN |
9 | Hilda Yunita Sabrie | Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi dalam Pembayaran Klaim Ganti Rugi pada Kecelakaan Pesawat Udara |
10 | Lina Hastuti | Mobilisasi dan De-Mobilisasi Komponen Cadangan dalam Kajian Hukum Humaniter Internasional |
11 | Ghansham Anand | Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja: Rekonstruksi Berbasis Enviromental Justice |
No | Judul Penelitian | Ketua Peneliti |
---|---|---|
1 | Pola Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Dalam Mendukung Perwujudan SDGs 11 dan SDGs 16 | Agus Sekarmadji |
2 | Due Dilligence Perlindungan HAM Bagi ABK Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Seafarer Sustainability | Aktieva Tri Tjitrawati |
3 | Implikasi Kebijakan ASEAN’s Digital Finance Untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Indonesia | Intan Inayatun Soeparna |
4 | Implementasi Hukum Pengangkutan Dalam Perusahaan Tracking Guna Meningkatkan Eskpor Ikan Di Indonesia | Zahry Vandawati Chumaida |
5 | Choice of Law Dalam Skema Penerbangan Codeshare | Hilda Yunita Sabrie |
6 | Arti Penting Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Kehutanan Dalam Mewujudkan Pembangunan Hutan Berkelanjutan | Wilda Prihatiningtyas |
7 | Prinsip Itikad Baik Pada Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga Rechtsverwerking | Sri Hajati |
8 | Hak Lintas Bagi Kapal Bawah Air Di Laut Teritorial Indonesia: Ancaman Keamanan Dari Unmanned Underwater Vehicles (UUV) | Dina Sunyowati |
9 | Implikasi Yuridis Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Kejahatan Pencucian Uang | Taufik Rachman |
10 | Sharia Compliance Dalam Usaha Penjualan Valuta Asing (Money Changer) Untuk Mencegah Praktik Money Laundering Di Indonesia | Prawitra Thalib |
11 | Harmonisasi Regulasi Nasional : Perlindungan Lingkungan Laut Dari Kecelakaan Kapal | Enny Narwati |
12 | Transformasi Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Dispute Adjudication Board | Rizky Amalia |
13 | Pengaturan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Anak Indonesia | Zendy Wulan A. Prameswari |
14 | Drone Sebagai Surveillance dan Data Collecting Instrument Dalam Konflik Bersenjata | A. Indah Camelia |
15 | Reformasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan | Franky Butar Butar |
16 | Model Kebijakan Pengawasan Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan (Saham) Perusahaan Dalam Pasar Digital | Ria Setyawati |
17 | Kebijakan Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan dan Kesejahteraan Umat Manusia | Astutik |
18 | Pertanggungjawaban Pidana Platform Penyelenggara Layanan Telemedicine Atas Kerugian yang Dialami Pengguna Layanan | Toetik Rahayuningsih |
19 | Tanggung Gugat Pemberi Lisensi Pada Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten Vaksin Covid Sinovac | Agung Sujatmiko |
20 | Keberlakuan Daya Ikat Surat Keputusan Bersama (SKB) Informasi Transaksi Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia | Sapta Aprilianto |
21 | Perlindungan Hukum Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Kontrak Terapeutik | Hanum Rahmaniar Helmi |
No. | Judul Penelitian | Ketua Peneliti |
---|---|---|
1 | Tantangan Kedaulatan Negara : Kewajiban Negara atas Bantuan Kemanusiaan Karena Bencana di Laut Indonesia | A. Indah Camelia |
2 | Problematika Hukum Perjanjian Lisensi Paten Untuk Alih Teknologi | Agung Sujatmiko |
3 | Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Industri Hukum Indonesia | Bagus Oktafian Abrianto |
4 | Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menjalankan Bisnis Perasuransian | Hilda Yunita Sabrie |
5 | Hak Indonesia Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Sebagai Akibat Ditemukannya Pecahan Benda Angkasa Milik Negara Lain | Sinar Aju Wulandari |
6 | Konsep Wanprestasi dan Penegakan Hak Kontraktual untuk Mendukung Easy Doing Business di Indonesia | Ghansham Anand |
7 | Kedudukan Pemegang Saham Sekuritas pada Perseoran Terbatas Terbuka dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Widhayani Dian Pawestri |
8 | Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs) Di Desa | Wilda Prihatiningtyas |
9 | Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Dibawah Tangan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Nazhir) | Faizal Kurniawan |
10 | Model Kebijakan Komponen Cadangan Indonesia | Lina Hastuti |
11 | Strategi Kebijakan Perdagangan Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan | Intan Inayatun Soeparna |
12 | Model Prosedur Baku Penanganan Pengguna Jasa Penerbangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mencegah Penularan Dalam Masa | Aktieva Tri Tjitrawati |
13 | Pemanfaatan Securities Crowdfunding Sebagai Mekanisme Pendanaan Bagi UMKM dan Usaha Rintisan Di Indonesia | Rizky Amalia |
14 | Mekanisme Pasar Berkeadilan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Bagi Rakyat | Ria Setyawati. |
15 | Model Kebijakan Pelyanan Medis Melalui Telemedicine Di Rumah Sakit | Astutik |
16 | Prinsip Good Governance Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia | Indira Retno Aryatie |
17 | Reformulasi Konsep Kejahatan Korporasi dan Kejahatan Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Narkotika | Riza Alifianto Kurniawan |
18 | Memperjelas Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Hambatan dan Solusi. | Taufik Rachman |
19 | Kerangka Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Indonesia | Franky Butar Butar |
20 | Perlindungan Anak dalam Kasus Pelarian Anak oleh Orang Tua Tanpa Hak (International Child Abduction) dan Sengketa Hak Asuh akibat Putusnya Perkawinan Campuran | Erni Agustin |
21 | Perlindungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Pasien Covid-19 di Era Pandemi | Maradona |
22 | Kajian Yuridis Pemberian Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Dalam Rangka Peningkatan Investasi Asing serta Perluasan Peluang Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang | Agus Sekarmadji |
23 | Strategi Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 | Masitoh Indriani |
No. | Judul Penelitian | Ketua Peneliti |
---|---|---|
1 | Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Fidusia untuk Menunjang Permodalan Industri kecil dan Menengah | Agung Sujatmiko |
2 | Karakteristik Participating Interest | Agus Widyantoro |
3 | Meningkatkan Peran Maritim Indonesia dalam Pengaturan Keselamatan Pelayaran Internasional pada Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) Pasca Adopsi Traffic Separation Scheme Selat Lombok | Enny Narwati |
4 | Pencegahan Penyebaran Virus Corona Melalui Pengaturan Aktivitas Penerbangan dan Kebandaraan | Aktieva Tri Tjitrawati |
5 | Tantangan dan Peluang Marine Scientific Research (MRS) di Indonesia: Freedom of the Sea vs. Maritime Security | Dina Sunyowati |
6 | Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Adat Minangkabau (Sumatra Barat) | Ellyne Dwi Poespasari |
7 | Perkembangan Konsep Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Hukum Perikatan di | Ghansam Anand |
Indonesia | ||
8 | Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Likuiditas pada Koperasi | Hilda Yunita Sabrie |
Simpan Pinjam | ||
9 | Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas Pengelolaan Wakaf yang dilakukan oleh Nadzir | Indira Retno Aryantie |
10 | Strategi dan Model Kebijakan dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan untuk | Intan Innayatun Soeparna |
Melindungi Hak Indonesia dalam Perdagangan Regional dan Internasional | ||
11 | Optimalisasi Asset Recovery dengan Menggunakan Sita Jaminan (Conservatoir | Iqbal Fellisiano |
Beslag) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi | ||
12 | Desain Model Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala | Mohammad Syaiful Aris |
Daerah Serentak Nasional | ||
13 | Diplomasi 4.0. Model Pengaturan Cyber Security, Cyber Risk Management dan | Lina Hastuti |
Perlindungan terhadap Trans-Border Data Flows (TBDF) dalam Praktek Virtual | ||
Diplomacy | ||
14 | Kontingensi Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalan Transaksi Teknologi | Rizky Amalia |
Finansial | ||
15 | Prinsip Prioritas Dalam Perolehan Kembali Hak Atas Tanah Yang Telah Jatuh | Sri Winarsi |
Tempo | ||
16 | Pengembangan Desain Program Deradikalisasi dalam Merespon Meningkatnya | Amira Paripurna |
Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme | ||
17 | Pengembangan Regulasi Perindungan Konsumen di Era Digital | Ria Setyawati |
18 | Anti Corruption Agency KPK Pasca Revisi: Semakin Kuat atau Lemah | Taufik Rachman |
19 | Prinsip lklrtiyati Pada PeeerTo Peer Lending Berdasarkan Pinsip Syariah | Trisadini Prasastinah Usanti |
20 | Model Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat dalam | Wilda Prihatiningtyas |
Kerangka Good Environmental Governance (Studi Kasus Lembaga Masyarakat | ||
Desa Hutan di Jawa Timur) | ||
21 | Formulasi Dynamic Consent Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Dalam | Masitoh Indriani |
Pelayanan Digital Oleh Negara dan Layanan Jasa Oleh Sektor Swasta |
No | Judul Penelitian | Ketua Peneliti |
---|---|---|
1 | Model Hukum Kepailitan BUMN Untuk Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa | M. Hadi Shubhan |
2 | Konsepsi Indigeneous People Dalam Konstelasi Sistem Hukum Adat Di Indonesia | Sri Hajati |
3 | Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Indonesia Pasca Meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 | Lina Hastuti |
4 | Urgensi Penguatan Hukum Instalasi Kabel dan Pipa Bawah Laut di Indonesia | Dina Sunyowati |
5 | Penerapan Teknologi Blockchain di Bidang Agri-Insurance Berdasarkan Perundang Undangan Pertanian | Intan Innayatun Soeparna |
6 | Eksistensi dan Bentuk Badan Hukum BUMDES Dalam Rezim Pemerintahan Desa | Sri Winarsi |
7 | Urgensi Mitigasi Risiko Dalam Pendanaan Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia | Ghansam Anand |
8 | Private Bribery Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Taufik Rachman |
9 | Analisa Kritis Divestasi Saham PT Freeport Indonesia: Lesson Learned bagi Reformasi Hukum Investasi Di Sektor Pertambangan | Iman Prihandono |
10 | Strategi Penataan Dan Regulasi Investasi Bidang Kemaritiman Melalui Pembiayaan Sukuk Dalam Mendukung Ketahanan Maritim | Muchammad Zaidun |
11 | Model Pengaturan Kerugian Lingkungan Sebagai Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | Iqbal Felisiano |
12 | Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Efek Ekor Jubah Dalam Kerangka Penguatan Sistem Presidensiil | Radian Salman |
13 | Desain model pemilihan umum untuk penguatan sistem persidensiil di Indonesia | Mohammad Syaiful Aris |
14 | Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Mitigasi Bencana Alam di Indonesia | Aktieva Tri Tjitrawati |
15 | Model Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya oleh Pihak Ketiga untuk Keperluan Mendirikan Bangunan | Urip Santoso |
16 | Model Sistem Pemungutan Pajak Lingkungan di Sektor Pertambangan yang berbasis Cost Recovery | Sarwirini |
17 | Model Regulasi Penggunaan Teknologi Surveillance (Studi Pemanfaatan Face Recognition Technology Dalam Pencegahan Kejahatan) | Masitoh Indriani |
18 | Kerangka Model Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Karst Di Wilayah Jawa dan Kalimantan) | Wilda Prihatinningtyas |
19 | Kerangka Hukum Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dalam Rangka Pengembangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Indonesia | Rizky Amalia |
Faculty Of Law Universitas Airlangga
You have successfully joined our subscriber list.
Let's connect with Us!
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Telp: +6231-5023151 Fax: +6231-5020454
e-mail: humas@fh.unair.ac.id
© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.