Skip to main content

Research

Research conducted by FH UNAIR includes scientific research activities carried out by lecturers, researchers, and students. This research aims to generate new knowledge, broaden understanding in various fields, and develop solutions to existing problems. The research was carried out based on the FH UNAIR Research Master Plan (RIP), a guideline for research and community service conducted by UNAIR FH academics to focus on specific themes according to national development needs. The central theme of UNAIR FH research refers to UNAIR research themes for legal studies, namely the Development of Regulations and Policy Models (SDGs No. 8) and Elections and Democracy (SDGs No. 9). 

If you are interested in the results of these studies, please get in touch with the Research Development, Community Service and Scientific Publication Unit (UP4I) at e-mail: up4i@fh.unair.ac.id.

Research Master Plan

In order to develop the Tri Dharma of Higher Education (Education, Research, and Community Service), the Faculty of Law, Airlangga University, is obliged to form human resources who have the ability and readiness in accordance with the demands of national development. To support national development for the welfare of society, legal research results are needed that can support national development. Airlangga University’s law faculty has academic resources that can be empowered through research and community service. The research and community service carried out must be adapted to the needs of society, national development and the development of legal science.

Apart from that, research and community service in the law faculty are directed and developed to strengthen basic research, develop legal science, and resolve legal problems in society. The Faculty of Law, Airlangga University accommodates the development of various fields of legal science in one department, namely the Department of Legal Studies which is divided into six sections of legal science, namely: Civil Law, International Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Criminal Law and Basic Legal Sciences.

In order to achieve the vision and mission of the Faculty of Law, the legal sciences which are divided into six sections are developed through research activities based on the scientific culture within the Faculty of Law. Of the six sections of legal science, legal scientific development is divided into three Research Groups, namely: 1. Law and Technology Research Group 2. Legal Research Group on New and Renewable Energy Sources 3. Legal Research Group that supports Sustainable Development Goals (SDGs) In connection with the internal research program, the Research Development, Community Service and Scientific Publication Unit (abbreviated as UP4I) has prepared a Research Master Plan as a guideline that can be used by academics in the law faculty 2 to produce research that is focused and in line with national development needs.

Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2024)
NONAMAJUDUL
1E JOENI ARIANTO KURNIAWANReformasi Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Mendasar dalam Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia
2INTAN INAYATUN SOEPARNAImplementasi Ketentuan the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam Perjanjian EU-Indonesia Trade and Sustainable Development dan kaitannya dengan Ketahanan Pangan di Indonesia
3BAMBANG SUGENG ARIADI SUTanggungjawab Negara dalam Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Transaksi Elektronik di Indonesia
4ENNY NARWATIHak Lintas Kapal Asing di Selat & Perairan Kepulauan: Melindungi Negara Kepulauan study rights of Navigation v. freedom of navigation
5ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDMetode Budaya Jimpitan Sebagai Upaya Terobosan Pada Asuransi Sosial Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
6ASTUTIKOpen disclosure dalam pengungkapan insiden di rumah sakit sebagai upaya mencegah kesalahan medis (medical error)
7TOETIK RAHAYUNINGSIHPerampasan aset tanpa pemidanaan sebagai pemulihan korban tindak pidana pencucian uang
8ZENDY WULAN AYU WIDHI PRPerlindungan hak anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam kepemilikan tanah dari pewarisan
9MARADONAMoral dan Hukum Pidana: Menakar Nilai Moral KUHP Nasional Melalui Perluasan Delik Perzinaan.
10TAUFIK RACHMANKekuasaan menuntut dan tidak menuntut perkara pidana pasca di undangkannya UU Kejaksaan RI terbaru dalam mewujudkan keadilan
11SUPARTO WIJOYOKebijakan Revenue Recycling Dalam Implementasi Pajak Karbon
12INDRIA WAHYUNIRekonstruksi Hak Atas Iklim yang Aman (the right to a safe climate) dalam Perspektif Tantangan Anthropocene dan implikasinya pada Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim
13WILDA PRIHATININGTYASPrinsip sustainable forest management dalam kebijakan perdagangan karbon: upaya menuju indonesia’s folu net sink 2030
14LINA HASTUTIPerlindungan warga negara indonesia korban perdagangan orang melalui perlindungan diplomatik dan kerjasama internasional
15ADHY RIADHY ARAFAHUrgensi Pembaharuan UU Penerbangan Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesa
16RIA SETYAWATIPerlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Penggunaan Buzzer dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
17AGUNG SUJATMIKOSkema Pembiayaan Melalui Kredit Bank dengan Jaminan Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
18Kukuh Leksono Suminaring AdityaReposisi Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Batubara Dalam Rangka Sustainable Development Investment
Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2023)
NONAMAJUDUL
1Rosa RistawatiKebijakan Perlindungan Hukum Warisan Budaya (Cultural Heritage) Sebagai Identitas Kultural Bangsa
2Faizal KurniawanPembentukan Kontrak Publik Berbasis Green Economy : Sebuah Upaya Mewujudkan Sustainable Wealfare State
3Mohammad Syaiful ARPengujian Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara Rule of Law dan Rule of Ethics untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis
4Prawitra ThalibKarakteristik Warkat Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Bukan Tunai Yang Diperhitungkan Melalui Kliring
5Radian SalmanMenakar Penguatan Sistem Presidensil Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi : Ius Constituendum
6RR. Herini Siti AisyahModel Pengawasasn Keuangan Desa Di Kabupaten Sidoarjo
7Taufik RachmanUrgensi Pengaturan Effective Regret dalam Perkara Korupsi Suap di Indonesia
8Intan Inayatun SoeparnaStrategi Perdagangan Internasional WTO di Bidang Pertanian berdasarkan Sustainable Development Goals Zero Hunger dan Implikasinya pada Kebijakan Pangan di ASEAN
9Hilda Yunita SabrieTanggung Gugat Perusahaan Reasuransi dalam Pembayaran Klaim Ganti Rugi pada Kecelakaan Pesawat Udara
10Lina HastutiMobilisasi dan De-Mobilisasi Komponen Cadangan dalam Kajian Hukum Humaniter Internasional
11Ghansham AnandStrict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja: Rekonstruksi Berbasis Enviromental Justice
Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2023)
NoJudul PenelitianKetua Peneliti
1Pola Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Dalam Mendukung Perwujudan SDGs 11 dan SDGs 16Agus Sekarmadji
2Due Dilligence Perlindungan HAM Bagi ABK Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Seafarer SustainabilityAktieva Tri Tjitrawati
3Implikasi Kebijakan ASEAN’s Digital Finance Untuk Pembangunan Berkelanjutan Terhadap IndonesiaIntan Inayatun Soeparna
4Implementasi Hukum Pengangkutan Dalam Perusahaan Tracking Guna Meningkatkan Eskpor Ikan Di IndonesiaZahry Vandawati Chumaida
5Choice of Law Dalam Skema Penerbangan CodeshareHilda Yunita Sabrie
6Arti Penting Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Kehutanan Dalam Mewujudkan Pembangunan Hutan BerkelanjutanWilda Prihatiningtyas
7Prinsip Itikad Baik Pada Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga RechtsverwerkingSri Hajati
8Hak Lintas Bagi Kapal Bawah Air Di Laut Teritorial Indonesia: Ancaman Keamanan Dari Unmanned Underwater Vehicles (UUV)Dina Sunyowati
9Implikasi Yuridis Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Kejahatan Pencucian UangTaufik Rachman
10Sharia Compliance Dalam Usaha Penjualan Valuta Asing (Money Changer) Untuk Mencegah Praktik Money Laundering Di IndonesiaPrawitra Thalib
11Harmonisasi Regulasi Nasional : Perlindungan Lingkungan Laut Dari Kecelakaan KapalEnny Narwati
12Transformasi Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Dispute Adjudication BoardRizky Amalia
13Pengaturan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Anak IndonesiaZendy Wulan A. Prameswari
14Drone Sebagai Surveillance dan Data Collecting Instrument Dalam Konflik BersenjataA. Indah Camelia
15Reformasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Overcrowded Lembaga PemasyarakatanFranky Butar Butar
16Model Kebijakan Pengawasan Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan (Saham) Perusahaan Dalam Pasar DigitalRia Setyawati
17Kebijakan Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan dan Kesejahteraan Umat ManusiaAstutik
18Pertanggungjawaban Pidana Platform Penyelenggara Layanan Telemedicine Atas Kerugian yang Dialami Pengguna LayananToetik Rahayuningsih
19Tanggung Gugat Pemberi Lisensi Pada Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten Vaksin Covid SinovacAgung Sujatmiko
20Keberlakuan Daya Ikat Surat Keputusan Bersama (SKB) Informasi Transaksi Elektronik Dalam Sistem Hukum IndonesiaSapta Aprilianto
21Perlindungan Hukum Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Kontrak TerapeutikHanum Rahmaniar Helmi
Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2023)
No.Judul PenelitianKetua Peneliti
1Tantangan Kedaulatan Negara : Kewajiban Negara atas Bantuan Kemanusiaan Karena Bencana di Laut IndonesiaA. Indah Camelia
2Problematika Hukum Perjanjian Lisensi Paten Untuk Alih TeknologiAgung Sujatmiko
3Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Industri Hukum IndonesiaBagus Oktafian Abrianto
4Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menjalankan Bisnis PerasuransianHilda Yunita Sabrie
5Hak Indonesia Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Sebagai Akibat Ditemukannya Pecahan Benda Angkasa Milik Negara LainSinar Aju Wulandari
6Konsep Wanprestasi dan Penegakan Hak Kontraktual untuk Mendukung Easy Doing Business di IndonesiaGhansham Anand
7Kedudukan Pemegang Saham Sekuritas pada Perseoran Terbatas Terbuka dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangWidhayani Dian Pawestri
8Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs) Di DesaWilda Prihatiningtyas
9Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Dibawah Tangan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus  Nazhir)Faizal Kurniawan
10Model Kebijakan Komponen Cadangan IndonesiaLina Hastuti
11Strategi Kebijakan Perdagangan Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Rangka Pembangunan BerkelanjutanIntan Inayatun Soeparna
12Model Prosedur Baku Penanganan Pengguna Jasa Penerbangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mencegah Penularan Dalam MasaAktieva Tri Tjitrawati
13Pemanfaatan Securities Crowdfunding Sebagai Mekanisme Pendanaan Bagi UMKM dan Usaha Rintisan Di IndonesiaRizky Amalia
14Mekanisme Pasar Berkeadilan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Bagi RakyatRia Setyawati.
15Model Kebijakan Pelyanan Medis Melalui Telemedicine Di Rumah SakitAstutik
16Prinsip Good Governance Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di IndonesiaIndira Retno Aryatie
17Reformulasi Konsep Kejahatan Korporasi dan Kejahatan Terorganisasi Dalam Tindak Pidana NarkotikaRiza Alifianto Kurniawan
18Memperjelas Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Hambatan dan Solusi.Taufik Rachman
19Kerangka Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Penanganan Virus Corona (Covid-19) di IndonesiaFranky Butar Butar
20Perlindungan Anak dalam Kasus Pelarian Anak oleh Orang Tua Tanpa Hak (International Child Abduction) dan Sengketa Hak Asuh akibat Putusnya Perkawinan CampuranErni Agustin
21Perlindungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Pasien Covid-19 di Era PandemiMaradona
22Kajian Yuridis Pemberian Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Dalam Rangka Peningkatan Investasi Asing serta Perluasan Peluang Kerja Pasca Terbitnya Undang-UndangAgus Sekarmadji
23Strategi Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19Masitoh Indriani
Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2023)
No.Judul PenelitianKetua Peneliti
1Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Fidusia untuk Menunjang Permodalan Industri kecil dan MenengahAgung Sujatmiko
2Karakteristik Participating InterestAgus Widyantoro
3Meningkatkan Peran Maritim Indonesia dalam Pengaturan Keselamatan Pelayaran Internasional pada Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) Pasca Adopsi Traffic Separation Scheme Selat LombokEnny Narwati
4Pencegahan Penyebaran Virus Corona Melalui Pengaturan Aktivitas Penerbangan dan KebandaraanAktieva Tri Tjitrawati
5Tantangan dan Peluang Marine Scientific Research (MRS) di Indonesia: Freedom of the Sea vs. Maritime SecurityDina Sunyowati
6Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Adat Minangkabau (Sumatra Barat)Ellyne Dwi Poespasari
7Perkembangan Konsep Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Hukum Perikatan diGhansam Anand
Indonesia
8Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Likuiditas pada KoperasiHilda Yunita Sabrie
Simpan Pinjam
9Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengawasan Badan Wakaf Indonesia atas Pengelolaan Wakaf yang dilakukan oleh NadzirIndira Retno Aryantie
10Strategi dan Model Kebijakan dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan untukIntan Innayatun Soeparna
Melindungi Hak Indonesia dalam Perdagangan Regional dan Internasional
11Optimalisasi Asset Recovery dengan Menggunakan Sita Jaminan (ConservatoirIqbal Fellisiano
Beslag) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
12Desain Model Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan KepalaMohammad Syaiful Aris
Daerah Serentak Nasional
13Diplomasi 4.0. Model Pengaturan Cyber Security, Cyber Risk Management danLina Hastuti
Perlindungan terhadap Trans-Border Data Flows (TBDF) dalam Praktek Virtual
Diplomacy
14Kontingensi Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalan Transaksi TeknologiRizky Amalia
Finansial
15Prinsip Prioritas Dalam Perolehan Kembali Hak Atas Tanah Yang Telah JatuhSri Winarsi
Tempo
16Pengembangan Desain Program Deradikalisasi dalam Merespon MeningkatnyaAmira Paripurna
Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme
17Pengembangan Regulasi Perindungan Konsumen di Era DigitalRia Setyawati
18Anti Corruption Agency KPK Pasca Revisi: Semakin Kuat atau LemahTaufik Rachman
19Prinsip lklrtiyati Pada PeeerTo Peer Lending Berdasarkan Pinsip SyariahTrisadini Prasastinah Usanti
20Model Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat dalamWilda Prihatiningtyas
Kerangka Good Environmental Governance (Studi Kasus Lembaga Masyarakat
Desa Hutan di Jawa Timur)
21Formulasi Dynamic Consent Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi DalamMasitoh Indriani
Pelayanan Digital Oleh Negara dan Layanan Jasa Oleh Sektor Swasta
Research information is only available in Indonesian. Source of Funding: Airlangga University (Source: UP41, July 2023)
NoJudul PenelitianKetua Peneliti
1Model Hukum Kepailitan BUMN Untuk Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing BangsaM. Hadi Shubhan
2Konsepsi Indigeneous People Dalam Konstelasi Sistem Hukum Adat Di IndonesiaSri Hajati
3Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Indonesia Pasca Meratifikasi Maritime Labour Convention 2006Lina Hastuti
4Urgensi Penguatan Hukum Instalasi Kabel dan Pipa Bawah Laut di IndonesiaDina Sunyowati
5Penerapan Teknologi Blockchain di Bidang Agri-Insurance Berdasarkan Perundang Undangan PertanianIntan Innayatun Soeparna
6Eksistensi dan Bentuk Badan Hukum BUMDES Dalam Rezim Pemerintahan DesaSri Winarsi
7Urgensi Mitigasi Risiko Dalam Pendanaan Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di IndonesiaGhansam Anand
8Private Bribery Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatTaufik Rachman
9Analisa Kritis Divestasi Saham PT Freeport Indonesia: Lesson Learned bagi Reformasi Hukum Investasi Di Sektor PertambanganIman Prihandono
10Strategi Penataan Dan Regulasi Investasi Bidang Kemaritiman Melalui Pembiayaan Sukuk Dalam Mendukung Ketahanan MaritimMuchammad Zaidun
11Model Pengaturan Kerugian Lingkungan Sebagai Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di IndonesiaIqbal Felisiano
12Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Efek Ekor Jubah Dalam Kerangka Penguatan Sistem PresidensiilRadian Salman
13Desain model pemilihan umum untuk penguatan sistem persidensiil di IndonesiaMohammad Syaiful Aris
14Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Mitigasi Bencana Alam di IndonesiaAktieva Tri Tjitrawati
15Model Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya oleh Pihak Ketiga untuk Keperluan Mendirikan BangunanUrip Santoso
16Model Sistem Pemungutan Pajak Lingkungan di Sektor Pertambangan yang berbasis Cost RecoverySarwirini
17Model Regulasi Penggunaan Teknologi Surveillance (Studi Pemanfaatan Face Recognition Technology Dalam Pencegahan Kejahatan)Masitoh Indriani
18Kerangka Model Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Karst Di Wilayah Jawa dan Kalimantan)Wilda Prihatinningtyas
19Kerangka Hukum Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) dalam Rangka Pengembangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah IndonesiaRizky Amalia