Dosen Unair Jadi Anggota Board of Governors IALS
Mazhab Pembangunan Jatimnomics
KPK Berkisah Kembali
(surabayapagi.com | 090218) KETERSENTAKAN saya nyaris serumpun dengan kekagetan publik atas kejadian operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK yang menyerta ke ranah pejabat negara. Tatkala Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko terkena OTT KPK di Solo dengan “sodokan” uang 434 juta rupiah dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Selistyowati, benar-benar gak nyono lan gak ngiro alias tidak menyangka dan tidak mengira. Pada Ahad dan Senin, 4-5 Februari 2018 ramailah pemberitaan terhadap hal ini.
Uang pungutan dari “urunan kelas puskesmas” dapat dikoordinir menjadi mesin finansial yang menggelinding membawa sang bupati ke “jagad hukum”. Komersialisasi jabatan dan prosedur perizinan dalam kancah birokrasi dengan berbasis “dana pelicin”, terus terang saja, selama ini hanya seperkilatan didengar rakyat, untuk selanjutnya diabaikan mengingat pembuktian yuridisnya yang amat rumit. Selentingan “mahar politik” telah menyeruak menjadi “dentuman suara” yang memekakkan telinga menjadi semakin menggelegar. Upeti untuk menentukan kursi pegawai yang berseliweran tampak dibidik dengan terang oleh mekanisme OTT KPK agar ke depan tercipta pejabat yang bersih nan terhormat.
Kasusnya semakin menarik dirilis karena ini berbarengan dengan mata rantai yang melekat atasnya selaku Ketua DPD Partai Golkar Jatim. DPP Partai Golkar pun tidak mau tenggelam terlalu lama, langsung mengambil peran menggantinya demi citra partai yang terus diincar pesaingnya. Urusannya kerap memanjang lagi karena yang ketangkap KPK ini tengah pula menjadi paslon Cagub Jombang sebagaimana telah didaftarkan ke KPU. Dalam lingkup ini, kisah hukum korupsinya menyentuh langgam “maju kena mundur kena” melalui regulasi perpilkadaan.
Tanda tanya besar akhirnya disorongkan kepada kita semua: buat apa pilkada selama ini diselenggarakan kalaulah hasilnya adalah “ternak korupsi” di banyak daerah? Apabila pilkada menjadikan bangsa ini ditaburi kelahiran koruptor-koruptor baru, tidaklah sebaiknya pilkada dihentikan, dan demokrasi ditata kembali karena dipersepsi terbukti berbiaya tinggi yang jauh dari cita idealnya. Begitulah gemuruh suara yang terdengar meski sejatinya hal itu bukan soal demokrasinya, melainkan tentang “rendahnya moralitas”. Tetapi sistem demokrasi harus disorot dengan kelambu yang memang “membuncahkan daya serakah”.
The Mesmerizing Indonesia’s National Library
Berguru Budi ke Ki Ageng Soeryomentaram
Sumamburat: “Persekutuan Orang-orang Gila”
Reuni Akbar 50 FH Unair, Kapolri dan Panglima TNI Serta Ketua KPK Dapat Award
“Ada15 alumni terbaik di beberapa kategori yang mendapat awarding, beberapa di antaranya ada Ketua Mahkamah Agung nominasi bidang kehakiman, Wakil Jaksa Agung nominasi Kejaksaan, di bidang legislatif ada Mas Dosi di Komisi 3, Kombes Pol Hadi Utomo di bidang kepolisian, sedangkan di bidang birokrasi ada Pakde Karwo atau Soekarwo Gubernur Jatim, di bidang musisi ada Rendra basisnya padi,” kata Ketua panitia reuni akbar 50 FH Unair, Dr Syaiful Maarif, Mhum.
Read More..
