Skip to main content

Beda Argumen Dewan dan Akademisi Soal Dana Kelurahan Surabaya

Dosen Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya, Bagus Oktafian Abrianto berpendapat jika pembagian dana kelurahan di Kota Surabaya tak memerlukan SK wali kota. Pendapat ini berbeda dengan permintaan DPRD Surabaya, yang meminta pemkot mengeluarkan SK agar dana kelurahan bisa turun dan dimanfaatkan dengan tepat. “Hal ini itu beda dengan dana desa yang digembor-gemborkan. Dasar hukum dana kelurahan adalah Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018. Sehingga tak perlu adanya SK,” kata Bagus kepada Ngopibareng, Jumat 7 Februari 2020. Menurut Bagus, SK wali kota hanya dibutuhkan saat pencairan dana serta penetapan pejabat yang bertanggung jawab atas dana miliaran itu. Persis seperti administrasi untuk pengadaan barang dan jasa. “SK itu hanya untuk pencairan. Untuk besaran dan penetapannya tidak perlu SK wali kota. SK pun sifatnya beschikking jadi tidak perlu,” katanya. Read More..

Banjir, Produk Kebijakan Salah Nalar

BANJIR Bandang Terjang Tiga Desa di Bondowoso. Di Tapanuli Tengah, 7 Meninggal, 700 KK Mengungsi. Pemberitaan Jawa Pos (30/1) kian menambah angka-angka statistikal bencana yang dicatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan Januari 2020. Total ada 179 kejadian yang terdiri atas 82 puting beliung, satu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 56 banjir, 38 tanah longsor, serta 2 gelombang pasang. Read More..

Banjir Jakarta dan Fenomena Gagap Klimatologis

Tahun 2020 dibuka dengan bencana besar di Ibu Kota.  Jabodetabek dilanda banjir bandang yang mengakibatkan puluhan orang meninggal serta ratusan ribu mengungsi. Cuaca ekstrem dan hujan deras yang terekam berdampak paling serius selama 154 tahun terakhir seolah memberikan alas alibi baru atas kerapuhan ekologis Jabodetabek. Hujan deras di kawasan Jabodetabek sebagaimana di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua maupun Sulawesi, telah mengakibatkan longsor sekaligus membuat luapan air sungai berada di ambang batas bahaya. BMKG menca-tat terdapat 103 titik banjir di Jabodetabek dan tentu saja berimpli-kasi pada kerugian lingkungan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Banjir pun diprediksi selalu mengancam Jakarta di kala hujan “menyapa” daerah penyangga sebagai konsekuensi bahwa Ibu Kota memang tidak berdiri sendirian.

Read More..

Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratman mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membuat instrumen hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Aceh. “Instrumentasi hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong lahirnya Perppu. Perppu menjadi lebih memungkinkan karena bisa membentuk aturan baru,” ujar Herlambang di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh”, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/18111041/presiden-jokowi-diminta-tindaklanjuti-rekomendasi-kkr-aceh. Penulis : Achmad Nasrudin Yahya Editor : Kristian Erdianto Read More,,.

Refleksi Ekologis 2019

Mabur tiru manuk,

Tut wuri ilining banyu,

Ora wegah mbrangkang,

Ngendhani urip mung ongkang-ongkang

(Peribahasa Jawa)

DERING lonceng penanda bahaya ekologis sepanjang 2019 terdengar kian kencang justru di ambang gerbang time for actions, 1 Januari 2020, saat Paris Agreement mulai diimplementasikan. Secara global, pemimpin dunia gagal mengambil momentum penyelamatan bumi di Konferensi Perubahan Iklim (COP-25) di Madrid, Spanyol, 2–15 Desember 2019. Sekitar 25 ribu orang yang datang berkerumun membersamai delegasi dari 196 negara ternyata belum bersepakat signifikan di kala 2019 dipotret sebagai tahun terpanas dalam sejarah peradaban manusia sejak era praindustri (1850–1900).

Read More..