UNAIR NEWS – Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR) kembali meraih prestasi yang membanggakan dalam Kompetisi debat. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Semi Otonom (BSO) Fakultas Hukum ( FH) Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA) UNAIR berhasil sabet Juara 1 dalam kompetitsi debat nasional di Universitas Trunujoyo Madura pada (15-16/8/2019).  Lomba itu merupakan kegiatan Gebyar Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara 2019 yang bertemakan Bersatu dalam Bingkai Konstitusi, Sejalan dengan Pilar Demokrasi.

Kompetisi debat yang berfokus pada kontitusi dan pilar demokrasi itu diikuti oleh tiga orang mahasiswa FH UNAIR yakni Cindy Cendhani (2017), Ardhana Christiani Noventri (2018), dan Pamus Sukma Yudana (2018).  Dengan bersaing diantara lima belas tim dari mahasiswa FH dari berbagai universitas, ketiga mahasiswa FH UNAIR berhasil melaju ke babak final kompetisi. Dalam final kompetisi delegasi FH UNAIR berhadapan dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang kemudian berhasil memenangkan kompetisi tersebut sebagai juara 1.

Tim FH UNAIR mempersiapkan lomba itu dengan waktu yang singkat selama lima hari latihan. “Untuk Persiapan lomba kurang lebih lima hari, karena Mosi baru diumumkan pada tanggal 6 Agustus. Dan kebetulan juga ada ospek Fakultas yang mana harus benar-benar bisa membagi waktu,”  ujar Cindy Cendhani sebagai salah satu anggota lomba debat tersebut.

Prestasi Juara 1 dalam gebyar tahun ini tentunya menambah prestasi BSO MYMA. Di mana pada tahun sebelumnya, tim FH UNAIR juga meraih juara 1 di UTM Madura. Kemenangan itu tentunya merupakan prestasi yang luar biasa karena telah berhasil meraih juara 1 pada ajang debat nasional selama dua kali berturut-turut.

“Perasaan pasti senang banget bisa membawa piala bergilir kembali ke bumi Airlangga,” ungkapnya.

Perlu diketahui, beberapa bulan yang lalu BSO MYMA meraih prestasi Best Speaker dalam Parahyangan Legal Competition dan  Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Tingkat Regional Timur yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penulis : Alicia Juanita

Editor : Khefti Al Mawalia

Humas(1908) | Pada tanggal 1-2 Agustus 2019 lalu, tim program studi Magister Kenotariatan FH UNAIR yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan pengmas (pengabdian masyarakat) di Dusun Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kegiatan ini, tim dari FH UNAIR hadir untuk mendampingi Pemerintahan Desa dan BPD Desa Pacet, serta warga kampung adat Sendi dalam menyusun peraturan desa.

Bertemakan “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Kelembagaan Adat Sendi”, dua dosen dari FH UNAIR yaitu Haidar Adam, S.H., L.LM dan Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M turut hadir dan memberikan materi terkait penyusunan peraturan desa.

“Diskusi ini melibatkan perangkat Desa Pacet, termasuk anggota BPD Desa Pacet, dan masyarakat umum. Dari 20 dusun yang ada di Desa Pacet, semua mengirim perwakilannya,” jelas Alif Nabila Erani, mahasiswi FH UNAIR yang turut hadir saat kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, tim FH UNAIR melakukan pendampingan dengan menjelaskan tentang pasal apa saja yang mengatur tentang peraturan desa, tujuan dibentuknya peraturan desa, hingga subjek dan sistematikanya. Selain itu, dosen dari FH UNAIR juga menyampaikan bagaimana tata cara dalam pelaksanaan kegiatan adat dan hal-hal yang perlu diakomodir oleh peraturan. Semua itu bertujuan untuk menghindarkan Dusun Sendi dari kegiatan-kegiatan ilegal.

“Sebenarnya dari warga sendiri sudah merasa memiliki tradisi, kelembagaan atau organisasi, kegiatan adat, dan benda-benda bersejarah sudah ada di sana. Nah, di sini kami mencoba membantu mereka menghidupkan legalitas dengan dibentuknya peraturan desa,” ujar Alif.

Alif mengisahkan bahwa diskusi berjalan dengan lancar. Para warga nampak antusias dalam penyusunan peraturan desa.

“Untuk diskusinya berjalan baik, ada banyak pertanyaan juga dari warga. Namun, untuk peraturan desa sendiri belum selesai dibentuk hari itu,” tutur Alif.

Alif menuturkan bahwa peraturan desa membutuhkan lebih banyak waktu dan musyawarah lebih lanjut. Meskipun tim FH UNAIR sudah menyiapkan draft atau naskah Perdes untuk mempermudah, warga desa masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pada pertemuan awal kegiatan tersebut, tim FH UNAIR berupaya memantik warga untuk menyuarakan segala pendapatnya terkait rencana Perdes Lembaga Adat. (*)

Penulis : Sukma Cindra Pratiwi

Editor : Binti Q Masruroh

Repost : Unair NEWS

Humas (19/08) | Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Para dosen dan mahasiswa Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) menunjukkan rasa pedulinya dengan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan pada 31 Juli-1 Agustus 2019.

Pengmas mengusung tema “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Sendi dan Hak-Hak Masyarakatnya”. Bertempat di Kampung Adat Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, rangkaian program pengmas ini fokus untuk membantu masyarakat terkait permasalahan yang sudah lama dihadapi.

“Warga kampung adat Sendi memiliki sejarah panjang terkait status tanah. Sejak tahun 1931, ada konflik yang melibatkan warga dusun sendi dan Perhutani terkait hal tersebut,” jelas Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, salah satu mahasiswa yang turut dalam kegiatan pengmas di kampung adat Sendi.

Fairuz menceritakan, permasalahan yang berkelanjutan ini sempat membuat HRLS FH UNAIR membantu membuat pendapat hukum (LO) pada tahun 2007. Hal tersebut untuk membela warga yang ditangkapi dan hendak dikriminalisasi. Kerja keras tim dosen UNAIR saat itu berhasil meredam konflik yang ada. LO tersebut pun digunakan acuan pemerintah maupun DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menjadi dasar melindungi warga kampung.

“Akhirnya, sejak saat itu hingga sekarang, tim dari FH UNAIR fokus membantu masyarakat dalam hal reclaming, yaitu memperjuangkan status tanah kembali untuk masyarakat Dusun Sendi,” kisah Fairuz yang hadir bersama tim HRLS FH Unair berjumlah 17 orang.

HRLS FH UNAIR merasa hak-hak masyarakat hukum adat Sendi adalah sesuatu yang harus diakui oleh negara. Karena itulah, pihak FH UNAIR memilih untuk mendampingi dan turut berjuang bersama masyarakat untuk mendapatkan status subyek hukum dan hak yang lebih jelas. Warga kampung adat maupun pihak desa diwakili perangkat desa menyambut baik niatan dari HRLS FH UNAIR.

“Di sana kami mengadakan diskusi bersama tetua adat, sekertaris adat, dan perwakilan  kasepuhan masyarakat hukum adat Sendi. Kami membicarakan bagaimana kondisi kampung adat Sendi terkait kondisi geografis, sosial-budaya, akses kelola hutan di kampung,” jelas Fairuz.

Toni sebagai tetua adat dan Sokeh selaku sekretaris, berharap wakil FH UNAIR bersedia terus mendampingi dan menemani dalam memperjuangkan hak-hak warga kampung adat yang sudah sekitar 20 tahun berjuang.

Dalam diskusi bersama tersebut, HRLS FH UNAIR dan perangkat Dusun Sendi juga membicarakan mengenai nasib kampung adat Sendi di masa depan. Persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan apa saja tantangan yang dihadapi ke depannya, menjadi topik pembahasan.

Warga Dusun Sendi sendiri akan terus berjuang agar bisa diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hal inilah yang akan menjadi pusat perhatian bahwa HRLS membantu dengan membuat pendapat hukum lanjutan terkait status masyarakat hukum adat Sendi dalam sistem hukum Indonesia.

“Di sini peran kami adalah mendampingi warga dan menjelaskan undang-undang yang berlaku terkait perjuangan masyarakat untuk mendapatkan haknya. Kami membantu masyarakat agar lebih memahami serta mendayagunakan hukum,” pungkas Fairuz.

Sepanjang kunjungan ke lapangan, rombongan HRLS FH UNAIR pula mengunjungi situs keramat, puthuk kursi, sumber air Tabut, dan alam yang menjadi obyek pemandangan pengunjung kampong. (*)

Penulis: Sukma Cindra Pratiwi

Editor: Binti Q Masruroh

Repost : Unair News