Humas (11/10/21) | Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan Indonesia. Berbagai program untuk mendukung pembangunan desa telah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah dengan menyediakan anggaran dana desa yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan desa dan dikelola secara efektif, efisien dan bertanggung jawab oleh masing-masing desa. Selain itu, desa juga perlu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa pendampingan agar para aparat desa yang mengelola dana tersebut tidak terkena jerat hukum terkait maladministrasi dan bahkan korupsi.

Dalam merespons hal tersebut dan sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyelenggarakan penyuluhan di Desa Pulo Lor, Kabupaten Jombang. Kegiatan yang diselenggarakan pada Jumat, 17 September 2021 bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat, khususnya kepada aparat desa. Bertempat di Balai Desa Pulo Lor, pengabdian masyarakat tersebut mengangkat tema “Pendampingan BUMDesa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pulo Lor Kabupaten Jombang”.

Hadir sebagai pembicara yaitu dua dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berpengalaman di bidangnya. Kesempatan pertama untuk menyampaikan materi diberikan kepada Prof. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S dengan tajuk “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Prof Tatiek, sapaan akrab beliau, mengatakan bahwa keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Hal ini terkait dengan dukungan terhadap tujuan pemerintahan negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUDNRI 1945 yang tercantum dalam pembukaan Alinea V. Berkaitan dengan tujuan yang penting bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan upaya – upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan peran BUMDesa sehingga benar–benar memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintahan desa.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. yang mengajak para peserta berdiskusi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pak Jat, sapaan akrab beliau, memulai paparannya dengan dasar hukum, kewenangan dan tujuan adanya BUMDes. Beliau juga turut membahas tentang pendirian, penyertaan modal dan jenis usaha yang boleh dijalankan oleh BUMDes.

Pengabdian masyarakat ini mendapatkan apresiasi dan atensi yang tinggi dari masyarakat. Tercatat sekitar 30 masyarakat Desa Pulo Lor yang hadir dan sangat antusias mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Peserta juga aktif bertanya terkait hal teknis pengelolaan dana desa dan BUMDes. Sebagai penutup, para pembicara dan dosen juga mempersilahkan para peserta diskusi untuk dapat berkonsultasi jika menemui permasalahan dalam pengelolaan dana desa dengan memberikan masing-masing kontak yang dapat dihubungi sehingga silaturahmi bisa masih terus berlanjut.

Editor: Dean Rizqullah Risdaryanto

Humas (28/09/21) | Sudah lebih dari satu tahun lamanya pandemi Covid-19 menerjang Indonesia yang berakibat pada terpuruknya perekonomian masyarakat terutama di sektor pariwisata. Kini sudah saatnya masyarakat untuk bangkit kembali dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan seperti yang terjadi pada kawasan ekowisata di Kabupaten Madiun. Sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan ekowisata yang terletak di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga juga turut serta melakukan pendampingan terutama pada aspek perancangan kontrak. Pendampingan tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan webinar melalui platform zoom dengan tema “Pemahaman Perancangan Kontrak untuk Menunjang Pengembangan dan Pengelolaan Ekowisata di Kabupaten Madiun”. Kegiatan yang diselenggarakan pada Sabtu, 4 September 2021 tersebut menghadirkan dua orang narasumber dari unsur pemerintahan dan akademisi yang berkompeten di bidangnya dengan dipandu oleh Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku moderator.

Kesempatan untuk memaparkan materi pertama kali diberikan kepada perwakilan dari unsur pemerintahan yaitu, Andrio Himawan Wahyu Aji, S.H., M.H. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur). Dalam kesempatannya tersebut, beliau menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan pertumbuhan pada Triwulan-II 2021 mencapai 7,05% yang didominasi Koperasi dan UMKM (KUMKM) sebesar lebih dari 57,25%. Secara lebih spesifik, jumlah UMKM di Kabupaten Madiun sendiri mencapai 191.880 unit pada tahun 2020. Sedangkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Madiun mencapai sebanyak 398 koperasi. Adapun strategi program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang digagas oleh Pemprov Jatim meliputi lima aspek yakni Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Pembiayaan, dan Produk. Adapun cara lain yang dapat dilakukan oleh Koperasi dan UMKM adalah dengan melakukan Pola Kemitraan sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021. Kemitraan sendiri dilakukan dengan membuat dokumen perjanjian/kesepakatan kemitraan melalui notaris publik, akan tetapi baru bisa dikatakan efektif dan mengikat apabila mendapat izin pelaksanaan dari otoritas yang berwenang.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada perwakilan dari unsur akademisi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga yaitu, Dr. Ghansam Anand, S.H., M.H., M.Kn. Beliau memfokuskan pemaparan materinya pada aspek kontrak dalam bisnis. Menurutnya, Keberadaan kontrak dalam bisnis adalah sebagai alat bukti terhadap hak dan kewajiban para pelaku bisnis, sehingga keabsahannya harus sesuai dengan Pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek). Kontrak yang sah dapat menjadi alat bukti yang kuat dan harus berdasarkan pada empat syarat kumulatif yakni, Pertama, Kesepakatan Para Pihak yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilandasi dengan kata sepakat berupa kesesuaian kehendak para pihak, antara penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Kedua, Kecakapan yang berkaitan dengan subjek hukumnya, apabila perorangan maka berkaitan dengan aspek usia dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan apabila badan hukum dinilai dari aspek kewenangan organ. Ketiga, ada objeknya yang mana para pihak dapat menentukan sifat dan luasnya sehingga menjadi terang karena sebab tertentu, harus dapat dijelaskan, dirincikan, atau diuraikan macam dan jenisnya. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW. Adapun hal-hal lain yang harus dipahami dalam berkontrak adalah terkait aspek bentuk, keaslian, bahasa, struktur, substansi/isi, jangka waktu, obyek kontrak dan saksi.

Sebagai penutup, peserta diberi kesempatan untuk memberikan respons berupa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai materai dalam keabsahan kontrak. Dr. Ghansam kemudian menerangkan bahwa materai merupakan tanda bukti yang sah dalam dokumen tertulis. Apabila suatu dokumen tidak bermaterai dan baru akan dibubuhkan materai saat dibawa ke pengadilan, maka akan terdapat denda sebesar 200% karena di pengadilan sifatnya wajib ada materai. Namun, ada tidaknya materai tidak memengaruhi keabsahan kontrak.

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto