Waka Badan Pembinaan Hukum TNI Paparkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Laut Berdasarkan Hukum Internasional

  • Beranda
  • Berita
  • Waka Badan Pembinaan Hukum TNI Paparkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Laut Berdasarkan Hukum Internasional
| yuni afifah |

Kasus sengketa tidak hanya terjadi di darat saja, tetapi juga dapat terjadi di laut. Oleh karena itu, laut sebagai 2/3 bagian dari bumi merupakan wilayah penting yang memiliki hukum sendiri. Hukum laut dan hukum internasional yang ada membantu untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di laut melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) kembali mengadakan rangkaian acara Expert Lecture Series yang membahas kasus-kasus hukum internasional. Salah satu rangkaian acara kuliah tamu itu berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Laut” yang diadakan pada Selasa (21/6/2022).

Laksamana Pertama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kresno Buntoro, S.H., LL.M, Ph.D, pemateri pada kuliah tamu tersebut mengatakan bahwa dispute atau sengketa bisa dipetakan menjadi legal dispute atau political dispute, meskipun penyelesaiannya tetap lebih utama berdasarkan hukum karena hukum dianggap sebagai penyelesaian paling fair. Kresno juga berujar cara penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua hal, yaitu dengan cara kekerasan dan dengan cara damai.

“Cara kekerasan dibagi jadi tiga, yaitu retorsi, reprisal, dan right of self defense. Retorsi contohnya seperti Rusia dan Ukraina yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Kemudian ada reprisal yang bisa dilakukan tapi harus proporsional. Bentuk soft dari reprisal itu ada embargo. Kemudian yang terakhir ada right of self defense. Ini bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, dan melindungi properti,” jelas Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI itu.

Sedangkan, sambung Kresno, penyelesaian sengketa secara damai dapat melalui litigasi maupun non litigasi. Kresno memaparkan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini tercantum dalam ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya pada Pasal 2 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), serta Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Sementara itu, lanjutnya, penyelesaian sengketa di level regional bisa dilakukan melalui aturan-aturan yang terdapat di wilayah masing-masing, contohnya The Organization of African Unity untuk wilayah Afrika, The European Union untuk wilayah Eropa, dan lain-lain.

“Pihak-pihak yang bersengketa harus menjaga kedamaian serta keamanan internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB,” ujar Kresno.

Selain penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dan peraturan di level regional, penyelesaian sengketa di laut juga dapat diselesaikan melalui keterlibatan Dewan Keamanan PBB atau Sekretaris Jenderal PBB. Pada akhir, Kresno juga menerangkan penyelesaian sengketa secara damai yang terbagi menjadi jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Untuk nonlitigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, good offices, serta arbitrase. Sedangkan, penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur litigasi dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional. Namun, penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan apabila sengketa yang terjadi merupakan sengketa antar negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam kasus-kasus di hadapan pengadilan.

 

Penulis : Dewi Yugi Arti

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.