Tepatkah Predator Seksual Dihukum Mati? Berikut Kata Pakar Hukum Pidana UNAIR

  • Beranda
  • Berita
  • Tepatkah Predator Seksual Dihukum Mati? Berikut Kata Pakar Hukum Pidana UNAIR
| yuni afifah |

Pada Sabtu siang (18/6/2022), BSO Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA) FH UNAIR menggelar diskusi yang mengundang Pakar Hukum Pidana UNAIR Amira Paripurna, Ph.D. Topik yang dieksplor dalam kegiatan akademik tersebut berjudul “Perspektif HAM: Pidana Mati Predator Seksual, Lazimkah di Indonesia?”

Di awal materi, Amira menyinggung kasus Hery Wirawan yang divonis hukuman mati karena terbukti memperkosa belasan santriwatinya. Dimunculkan kasus tersebut karena Amira ingin menjelaskan terkait tidak tepatnya penjatuhan hukuman mati pada predator seksual.

“Saya menyadur dari Komnas HAM, menolak hukuman mati pada pelaku kekerasan seksual bukan berarti membela pelakunya. Hal ini karena terdapat pergeseran fokus dari kasus ini. Yang seharusnya difokuskan adalah nasib korban setelah penjatuhan putusan, malah menjadi hukuman apa yang terberat untuk pelaku,” ujar peneliti Human Rights Law Studies UNAIR itu.

Amira mengatakan bahwa hukum internasional tidak melarang hukuman mati, tetapi ia memberikan batasan yang ketat untuk penjatuhan hukuman tersebut. Terdapat tujuh batasan yang dielaborasikan oleh Amira, tetapi yang paling relevan adalah hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan paling serius yang disengaja.

“Dalam Statuta Roma, kejahatan yang termasuk kejahatan paling serius adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam hukum Indonesia, kejahatan paling serius yang diakui adalah pelanggaran HAM berat dan terorisme. Bilamana ditalikan pada premis kekerasan seksual sebagai kejahatan paling serius, ia harus dilakukan terhadap anak di suatu konflik bersenjata,” papar alumni University of Washington itu.

Meskipun demikian, konteks kekerasan seksual dalam kejahatan perang itu tak hadir di Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual pada anak dapat dijatuhi hukuman mati, sehingga terdapat inkoherensi antara hukum internasional dengan hukum nasional disana.

Amira juga mencatatkan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman mati memilih hak atas fair trial, yang salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan. Seringkali di Indonesia, narapidana mati sering mendapat penderitaan mental dan fisik karena lamanya menunggu waktu eksekusi dan kondisi pemenjaraan yang buruk. Fenomena ini dikenal sebagai death row phenomenon. 

“Nihilnya prinsip fair trial dalam penjatuhan hukuman mati lagi-lagi melanggar HAM dan melanggar pembatasan yang diberikan untuk penjatuhan hukuman mati,” tutupnya.

Penulis: Pradnya Wicaksana

Sumber gambar: detik.com

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.