Respons Ahli Hukum Atas Keluarnya Aturan Terbaru Tentang Seafarers

  • Beranda
  • Berita
  • Respons Ahli Hukum Atas Keluarnya Aturan Terbaru Tentang Seafarers
| yuni afifah |

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia diberkahi dengan melimpahnya kekayaan laut mulai dari sektor perikanan, minyak dan gas, hingga transportasi laut. Tak sedikit juga pihak yang menggunakan laut sebagai sumber penghasilannya mencari nafkah, bahkan sampai ke negeri tetangga, menjadi awak kapal migran. Namun, para awak kapal migran tersebut kerap kali menerima perlakuan yang kurang menyenangkan bahkan mendapatkan beban kerja lebih berat atau tidak sesuai dengan keahliannya. Guna merespons permasalahan tersebut pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Akan tetapi, aturan tersebut tampaknya juga menimbulkan berbagai reaksi dari para ahli hukum. Termasuk ahli hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tergabung dalam Centre for Maritime and Ocean Law Studies (MAROCLAW).

Reaksi atas penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian disampaikan secara aktif dalam forum akademis berupa brainstorming dengan jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 15 Juni 2022 yang lalu. Kegiatan tersebut secara fokus mendiskusikan dampak pemberlakuan aturan yang baru diundangkan dan berlaku pada 8 Juni 2022 tersebut terhadap pelaut Indonesia atau seafarers. Salah satu bahasan yang menjadi topik diskusi adalah tentang status seafarers dalam berbagai konvensi internasional dan penerapannya di Indonesia. Adapun sumber hukum internasional yang kerap digunakan sebagai bahan diskusi adalah Maritime Labour Convention 2006 beserta amandemennya dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990. 

Dalam diskusi tersebut, Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. mengungkapkan bahwa seafarers memiliki karakteristik yang khusus. “Seafarers memiliki karakteristik pekerjaan dan lingkungan kerja yang khusus sehingga pengaturan dan perlindungan seafarers harus dilakukan secara khusus pula. Inilah mengapa seafarers tidak sepatutnya diperlakukan sama dengan migrant workers pada umumnya”. Ungkap beliau yang pernah menempuh pendidikan di negeri kangguru. Tak kala menarik, diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh para peniliti MAROCLAW seperti, Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. yang secara bergantian menyampaikan pendapatnya masing-masing. 

Sebagai penutup, Dr. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Direktur MAROCLAW, mengungkapkan bahwa pusat kajiannya, sebagai sebuah divisi dari Airlangga Istitute for International Law Studies, siap bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian-kajian akademik mengenai kedudukan seafarers baik dalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.