Pusat Studi FH UNAIR Gelar Nobar dan Diskusi terkait Mahasiswa UNAIR yang Hilang pada Tahun 1998

Humas (29/11/2022) | Human Rights Law Studies (HRLS) FH UNAIR dan Center for Legal Pluralism Studies (CLeP) FH UNAIR berkolaborasi dalam menggelar seri acara Human Rights Day yang digelar tiap hari Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merayakan International Human Rights Day yang diperingati tiap 10 Desember. 

Acara kedua adalah nonton bareng (nobar) dokumenter terkait Herman Hendrawan dan Bimo Petrus (Bimpet). Kegiatan ini digelar pada Kamis (24/11/2022). Dokumenter ini merupakan episode dari Melawan Lupa, sebuah acara TV yang ditayangkan di Metro TV. Herman dan Bimpet merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR yang menjadi korban penghilangan paksa dari serangkaian peristiwa penghilangan 13 aktivis pada tahun 1997-98.  

Konteks politik kala tragedi itu terjadi adalah Indonesia sedang memasuki penghujung rezim Orde Baru, dimana kekuasaan otoritarian dan militeristik Soeharto mulai goyah. Gerakan seperti Partai Rakyat Demokratik dan Serikat Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, dimana Herman dan Bimpet aktif berpartisipasi, mulai menuntut demokratisasi besar-besaran dan turunnya Soeharto dari tahta kepresidenan. 

Dua narasumber diundang untuk mendiskusikan tragedi tersebut. Pertama adalah Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur Dandik Katjasungkana. Selama Dandik menjadi mahasiswa, ia merupakan rekan seperjuangan Herman dan Bimpet dalam gerakan pro-demokrasi. Dalam pemaparannya, ia mengenang bagaimana sifat dan pengalaman interaksinya bersama mereka berdua. Dandik juga menjelaskan perjuangan memorialisasi mereka pasca era Reformasi bergulir. 

“Di awal 2000-an, kami mencoba persuasi dekanat FISIP UNAIR dan menggalakkan dukungan untuk membangun patung memorial untuk Herman dan Bima. Tetapi, itu susah sekali dan hingga sekarang belum direalisasikan. Dalihnya adalah hilangnya mereka dikarenakan oleh peristiwa politik. Ini lucu, padahal penghilangan paksa itu adalah persoalan kemanusiaan sekalipun itu dipicu oleh persoalan politik,” ujar aktivis itu. 

Dandik juga mengatakan pentingnya untuk selalu membahas dan mengenang terkait peristiwa penghilangan paksa. Hal ini dikarenakan bahwa impunitas masih tebal mengelindani kasus-kasus ini, sementara terduga pelaku masih dalam lingkaran kekuasaan pemerintah hingga kini. 

Narasumber kedua adalah Mahasiswa Ilmu Sejarah UNAIR Habi Sjarif. Habi mengatakan bahwa salah satu kebijakan Orde Baru yang masih dirasa dampaknya hingga sekarang adalah depolitisasi perguruan tinggi. Melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada tahun 1978, mahasiswa dilarang untuk ikut kegiatan yang berbau politik, dan elemen negara serta militer dengan mudah masuk dan mengontrol kampus. 

“Perlawanan Herman dan Bimpet yang berbasis pada politik kerakyatan adalah bentuk perlawanan dari NKK/BKK, oleh karena itu rezim menganggap mereka sebagai ancaman. Sekalipun NKK/BKK sudah tidak lagi diberlakukan, tetapi kebiasaan kampus untuk buta pada persoalan kemanusiaan dan kedekatannya terhadap penguasa masih bisa tetap dirasa dan menjelma bentuk baru,” tutur mahasiswa angkatan 2018 itu. 

Penulis: Pradnya Wicaksana