ANALISIS PENERAPAN UNDANGUNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUUXXI/2023

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 27 A ayat (2) telah merubah kewenangan dewan etik menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang tata beracaranya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) hal tersebut sangat berpengaruh dengan Confl ict of interest. Perubahan Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menyebabkan kekosongan setelah UU No. 7 Tahun 2020 dan peraturan beracaranya baru lahir Februari 2023 yaitu PMK Nomor. 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Pelanggaran etik yang seharusnya terdapat penegakan etik, sangat lemah bahkan hingga melahirkan Putusan Nomor 90/ PUU-XXI/2023 yang telah terbukti melalui keputusan MKMK bahwa hakim konstitusi terlapor telah melakukan pelanggaran etik. Bagaimana Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang sesuai dengan UU kekuasaan kehakiman seharusnya tidak syah. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta analisis. Putusan tersebut sesuai dengan keputusan MKMK terbukti lahir dari pelanggaran etik hakim konstitusi yang sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) yang mengharuskan mundur seorang hakim atau panitera yang mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung yang apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi akan mempengaruhi ayat (6) yang sangat jelas menyatakan bahwa putusannya tidak sah apabila melanggar ketentuan ayat (5). Pada praktiknya putusan tersebut telah menghantar Gibran Rakabuming menjadi Calon Wakil Presiden, sehingga ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang kekuasan kehakiman tidak diterapkan. Seharusnya UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf (q) kembali kepada kententuan awal sebelum putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 penegakan tersebut juga seharusnya didukung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk dapat menjaga Pemilihan Umum yang sehat.