Pentingnya Pembaharuan Hukum Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Digital

  • Beranda
  • Berita
  • Pentingnya Pembaharuan Hukum Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Digital
| yuni afifah |

Perkembangan teknologi berjalan kian pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan ini juga merambah dengan memunculkan platform investasi secara digital atau yang dikenal dengan fintech. Keberadaan fintech di bidang investasi digital ini tentunya memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin menanamkan penghasilannya. Namun, masyarakat sebagai konsumen justru sering terlena dan kurang mempertimbangkan risiko yang dapat menimbulkan berbagai kerugian. Oleh karenanya, demi menjawab kebutuhan akan hukum yang mampu melindungi masyarakat di era digital seperti sekarang, Asian Law Students’ Association National Local Chapter Universitas Airlangga (ALSA LC UNAIR) menyelenggarakan seminar. Seminar yang diberi tajuk “Progresivitas Hukum dalam Menghadapi Kemajuan Fintech: Penguatan Regulatory Sandbox dan Perlindungan Konsumen Platform Investasi Digital” tersebut diselenggarakan pada Sabtu, 11 Juni 2022. 

Hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut ialah Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H., L.L.M dari Unit Pusat Kajian Hukum Bisnis Universitas Airlangga. Menurutnya, momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia merupakan kesempatan berharga, salah satunya dengan cara membangun kerangka hukum yang tepat. Kerangka hukum dimaksud adalah kerangka hukum yang secara substantif dapat mengikuti perkembangan teknologi; menjamin kepastian; dan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital. Salah satu kerangka hukum yang kini hadir sebagai respons atas perkembangan investasi digital adalah Regulatory Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Regulatory Sandbox sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai tahapan pengujian akan kelayakan operasional badan investasi digital. Tahapan ini penting untuk dilalui sebagai suatu indikator utama dari diterbitkannya izin usaha sebagai legalitas bagi perusahaan fintech. Selain itu, tahapan ini juga menjadi bukti bahwa produk dan/atau jasa yang diberikan oleh Penyelenggara dalam transaksi elektronik telah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya masih sering sekali ditemukan banyak kekosongan hukum karena kurang terperincinya peraturan yang ada dan belum memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. 

Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan adanya pembaharuan hukum. “Peraturan yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sudah sangat luar biasa, sayangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perikatan masih bersifat ‘old fashion’ sehingga perlu ada peremajaan khususnya pada Buku Ketiga Burgerlijk Wetboek” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa perlu dibentuk sebuah peta jalan yang komprehensif untuk mengakomodir perkembangan ekonomi digital sehingga tidak hanya peraturan di tingkat teknis yang bersifat adaptif, tetapi juga peraturan setingkat undang-undang untuk menangani berbagai isu terkini seperti perlindungan data pribadi.

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.