AWAN kumulonimbus menggelayut di Kota Jakarta dan kian kerap menghadirkan hujan es yang sejatinya telah tersebar di banyak wilayah. Harian Jawa Pos pun mewartakan pesan, masyarakat dituntut lebih waspada memasuki musim pancaroba (29/3). Banjir yang terjadi di berbagai daerah pada musim menjelang kemarau dipahami tidak biasanya..
Perjuangan mempertahankan kondisi ekologis yang menyehatkan bagi kepentingan manusia dan lingkungan kian mendapatkan perhatian. Hukum lingkungan (environmental law) nasional menuangkan alas yuridis yang memberikan harapan positif kepada para pencari keadilan. Kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, penolakan pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, dan problema pembakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, Papua, maupun di Pulau Jawa, pada perkembangan historis ke depan dapat dikanalisasi melalui mekanisme hukum. Putusan PTUN Jakarta pada 16 Maret 2017 yang membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan Pulau K, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, telah meneguhkan posisi ekologis yang heroik terhadap ikhtiar gugatan kelompok pembela lingkungan. 
VONIS atas diri Dahlan Iskan merupakan antiklimaks dari rangkaian peradilan kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Khalayak telah menyimak apa yang terhelat sejak ranah Kejaksaan Tinggi Jatim sampai putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dibacakan (21/4). Dahlan digiring memasuki wilayah hukum yang berkelok dan terjal dengan sokongan argumentasi yang problematis secara yuridis. Putusan itu niscaya menjadi referensi akademik yang menorehkan beragam catatan dari para pakar hukum korporasi dan siapa saja yang terpanggil untuk menyuarakan keadilan. Memanggul keadilan adalah tugas setiap insan, mengingat keadilan itu bersemayam dalam takhta ’’rasa hukum’’ yang acap kali tidak terjangkau oleh literasi ’’frasa hukum’’. 
Select Language
Found Us On
Layani Konsultasi Hukum Gratis bagi Masyarakat
Jawa Pos, 12 April 2017
Kesadaran hukum harus dibangun dari masyarakat. Prinsip itu dipegang teguh oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman. Melalui pendidikan kritis hukum, Herlambang mengajak seluruh masyarakat agar mampu mengatasi masalah hukum secara mandiri.
MALAM itu, pukul 23.00, pintu rumah Herlambang diketuk delapan orang tak dikenal. Mereka terlihat tergesa-gesa. Terasa ada sesuatu yang mendesak yang akan disampaikan kepada sang pemilik rumah. Setelah mempersilakan tamunya duduk, Herlambang langsung menanyakan maksud kedatangan mereka. Read more…