ICRC Beri Kuliah Tentang Aspek Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran

  • Beranda
  • Berita
  • ICRC Beri Kuliah Tentang Aspek Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran
| yuni afifah |

Banyaknya konflik bersenjata yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan berbagai fenomena seperti munculnya keberadaan tentara bayaran atau mercenary. Fenomena tersebut tampaknya bukanlah hal yang baru mengingat masyarakat internasional sudah mulai memberikan respons sejak periode tahun 1960-an. Hal ini terungkap pada sebuah Expert Lecture Series yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan mengangkat topik “Penggunaan Tentara Bayaran saat Konflik Bersenjata”. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 90 menit pada 20 Juni 2022 dengan menghadirkan Christian Donny Putranto, S.H., LL.M. selaku Legal and Academic Adviser ICRC Indonesia & Timor Leste.

Dalam kesempatan tersebut, Christian Donny Putranto, mengungkapkan bahwa dirinya merasa tersanjung karena mendapatkan kesempatan tersebut. “Saya merasa terhormat karena bisa sedikit berdiskusi teman-teman akademisi dan mahasiswa” ujarnya membuka. Menurutnya, ketika membahas tentara bayaran maka terdapat beberapa tahapan yang sekiranya harus diperhatikan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pertempuran, dan pasca-pertempuran. Hal ini erat kaitannya dengan status yang dimiliki setiap individu ketika menjadi tentara bayaran pada setiap tahapan. Adapun keberadaan tentara bayaran memanglah bukan hal baru karena tercatat sebagai profesi tertua kedua di dunia dalam sejarah manusia. Kini dalam perkembangannya, penggunaan tentara bayaran dalam berbagai konflik bersenjata sangat dikecam karena dirasa bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Charter of the United Nations.

Walaupun begitu, secara umum, hukum humaniter internasional tidak melarang penggunaan tentara bayaran, tetapi memberikan pengaturan akan status yang dimiliki oleh tentara bayaran melalui Protokol Tambahan Pertama. Namun, berdasarkan hukum internasional yang tertuang pada International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, penggunaan tentara bayaran tidak hanya dilarang, tetapi sampai pada kondisi yang mewajibkan negara yang meratifikasi untuk mencegah penggunaan tentara bayaran pada setiap tahapan mulai perekrutan, pelatihan, pendanaan, dan penggunaan. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyayangkan karena hanya sedikit negara di dunia yang tergabung menjadi pihak dan meratifikasi konvensi tersebut. “Sayangnya baru 37 negara yang meratifikasi dan angka ini tergolong sedikit” ungkapnya. 

Pengertian dari tentara bayaran sendiri dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 47 Protokol tambahan pertama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setidaknya terdapat enam unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar dapat disebut sebagai tentara bayaran. Unsur tersebut terdiri dari: direkrut secara khusus untuk bertempur dalam konflik bersenjata, mengikuti pertempuran secara langsung, motivasi untuk mengikuti pertempuran untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan warga negara dari negara yang berkonflik, bukan anggota angkatan bersenjata dari negara yang berkonflik, dan tidak dikirim oleh suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam sengketa untuk tugas resmi. Menurutnya, unsur-unsur tersebut dirasa cukup susah untuk dipenuhi mengingat banyaknya perkembangan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata masa kini. Perlu dipahami juga bahwa tentara bayaran tidak berhak untuk mendapatkan status sebagai kombatan dan tawanan perang karena masih dianggap sebagai sipil yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.