BEM FH UNAIR Bentuk Kajian Untuk Tangani Permasalahan Kekerasan Seksual di Universitas Airlangga

  • Beranda
  • Berita
  • BEM FH UNAIR Bentuk Kajian Untuk Tangani Permasalahan Kekerasan Seksual di Universitas Airlangga
| yuni afifah |

Kekerasan seksual merupakan permasalahan menahun yang perlu untuk segara ditangani secara bijak melalui penegakan hukum dan pelindungan terhadap korban. Permasalahan ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat pada umumnya di ruang publik, tetapi juga di lingkungan perguruan tinggi yang notabenenya merupakan tempat untuk membentuk generasi penerus bangsa. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat kurang lebih 2.500 kasus kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Parahnya lagi, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 yakni sebanyak 2.400 kasus.

Nyatanya, Universitas Airlangga merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia yang tidak terbebas dari adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penanganan kekerasan seksual di Universitas Airlangga juga belum dilakukan secara komprehensif karena belum adanya regulasi dan sistematika yang jelas. Pengaturan awal sejatinya sudah tampak melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 sebagai respons atas tingginya kasus kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut dirasa belum cukup untuk mengatasi fenomena “gunung es” yang terjadi, mengingat banyak korban takut untuk membuat pengaduan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan cita-cita atas lingkungan kampus yang terbebas dari kekerasan seksual, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga membuat sebuah kajian tentang perlindungan dan pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Airlangga.

Kajian yang dibuat atas hasil kerja sama antara Kementerian Sosial Politik dan Kementerian Kesetaraan Gender, menyarankan agar Universitas Airlangga segera mengambil tindakan untuk menjaga dan melindungi civitas akademikanya dari pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan rektor secara yuridis memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan turunan di lingkup universitas sesuai ketentuan Permendikbud-ristek 30/2021. Adapun peraturan rektor tersebut sekurang-kurangnya berisikan materi muatan yang terdiri dari: definisi kekerasan seksual; ruang lingkup kekerasan seksual; prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual; penanganan kekerasan seksual; pengenaan sanksi administratif; dan pemulihan korban. Rekomendasi lain juga tak luput disampaikan seperti melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak tentang penanganan kekerasan seksual, menyediakan fasilitas layanan pemulihan trauma bagi korban, membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkompeten, dan menciptakan platform pelaporan kasus kekerasan seksual.

Hasil dari kajian tersebut tampaknya langsung diserahkan ke pihak rektorat agar dapat segera ditindaklanjuti. Penyerahan hasil kajian tersebut dilakukan pada Senin, 6 Juni 2022 oleh Rahardian Satya Mandala Putra selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan di dampingi oleh Felicia Tanalina Ylma selaku Wakil Presiden, Arya Alfiansyah selaku menteri sosial politik, dan Fakhira Dyna Putri selaku menteri kesetaraan gender. Respons positif dari rektorat atas keberadaan kajian tersebut juga terlihat ketika perwakilan dari Fakultas Hukum tersebut diterima langsung oleh Wakil Rektor 1, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh. dan Direktur Kemahasiswaan, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.