Bedah Buku: Penulis Ungkap Adanya Pertentangan Antara Sistem Presidensial Dengan Demokrasi

  • Beranda
  • Berita
  • Bedah Buku: Penulis Ungkap Adanya Pertentangan Antara Sistem Presidensial Dengan Demokrasi
| yuni afifah | ,

Guna memperkaya diskursus akademik tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, Dr. M.Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen hukum pemilihan umum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga berhasil menerbitkan buku yang diberi judul “Pemilu dan Sistem Presidensial Indonesia”. Buku tersebut tampaknya merupakan karya kedua yang berisikan kumpulan ide mengenai dinamika ketatanegaraan era reformasi yang berkaitan dengan hukum pemilihan umum dan sistem presidensial. Hal ini terungkap ketika Bagian Hukum Tata Negara – Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan (PSKK) – Law Book Store (LBS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) menyelenggarakan kegiatan bedah buku pada Kamis, 16 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pembedah buku adalah Muhammad Arbayanto (KPU Provinsi Jawa Timur), Purnomo Satriyo P (Bawaslu Jawa Timur), dan Dri Utari C.R., S.H., LL.M. (Dosen Hukum Tata Negara FH UNAIR).

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Arbayanto secara pribadi mengungkapkan ucapan selamat atas terbitnya karya intelektual yang penting secara akademik maupun praktik bagi penyelenggara pemilihan umum. “buku ini penting bagi kami penyelenggara pemilu untuk lebih memahami aspek konseptual kepemiluan” ujarnya membuka. Dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum, KPU banyak berkutat pada persoalan teknis dan prosedur administrasi sehingga aspek konseptual pemilihan umum itu sendiri sering kali tidak terpikirkan. Menurutnya, pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini dikarenakan pemilu tidak hanya melibatkan rakyat untuk memilih calon pemimpin, tetapi juga dalam setiap tahapan kepemiluan rakyat dapat merefleksikan dan melakukan evaluasi atas kepemimpinan sebelumnya dengan cara yang sangat beradab. “Pemilu merupakan konflik perebutan kekuasaan yang paling beradab saat ini. Melalui pemilu legitimasi dapat dibangun dengan kuat karena kepemimpinan betul-betul berasal dari rakyat. Bagi kami selaku penyelenggara, mahkota pemilu harus dijaga” pungkasnya menutup.

Kesempatan selanjutnya untuk membedah buku disampaikan oleh Purnomo Satriyo P. Beliau mengungkapkan bahwa ketika membaca buku tersebut, dirinya merasa seperti menaiki roller coaster. “Ketika membaca buku ini bagi saya yang orang hukum, rasanya seperti menaiki roller coaster karena di dalamnya bercampur antara ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, dan matematika”. Bahkan dirinya menyarankan agar para pembaca secara perlahan membaca buku tersebut mulai awal hingga akhir. Tak hanya itu, substansi dari buku ini juga dibilang cukup komprehensif bahkan tidak dapat ditemukan pada literatur lainnya. “Dalam buku ini juga saya tidak menduga kalau penulis berani menyatakan bahwa sesungguhnya ada pertentangan antara sistem presidensial dengan demokrasi, itu tidak bisa saya temukan di fakultas hukum dan literatur mana pun, kecuali di UNAIR dan buku ini” ujarnya penuh semangat. Pertentangan ini terjadi karena ada potensi kompetisi antara lembaga eksekutif dan legislatif, karena sistem presidensial sama-sama memperkuat legitimasi kedua lembaga ini yang dipilih langsung oleh rakyat. “Saya juga baru tahu dari buku ini kalau Presidential Threshold itu di berbagai negara digunakan untuk keterpilihan dan bukan pencalonan seperti di Indonesia sehingga itu tidak sesuai dengan legitimasi presiden yang akan dipilih” ujarnya pada akhir kesempatan.

Kesempatan selanjutnya untuk membedah diberikan kepada Dri Utari C.R. sebagai sesama kolega akademisi. Beliau mengungkapkan bahwa buku tersebut terasa “ringan” untuk di baca dan isinya juga komprehensif membahas sistem presidensial dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Tak hanya itu, bahasan yang dibawakan juga cukup berani. “Saya juga tertarik membaca pengantar yang dibawakan karena menyatakan bahwa salah satu kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah menghasilkan presiden yang minoritas karena tidak didukung oleh mayoritas parlemen” ujarnya. Menurutnya, buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh akademisi, mahasiswa, praktisi, dan pembuat kebijakan karena terdapat argumentasi yang cocok untuk dipakai dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

Sebagai penutup, Dr. M.Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku penulis mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pembedah karena sudah memberikan tanggapan yang beragam atas terbitnya buku tersebut. “Buku ini memang sebagian besar idenya diambil dari disertasi saya. Gagasan dari penulisan ini adalah untuk menginterpretasi pemilihan umum dalam konteks di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain” ujarnya menjelaskan. Ketika membahas tentang Presidential Threshold, beliau menerangkan bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi yang menganggapnya sebagai open legal policy dirasa penuh akan conflict of interest Menariknya lagi, terkait pemilihan umum legislatif, penulis juga berusaha mencari model lain sehingga apakah dimungkinkan pemilu dengan model non-proporsional atau alternatif lain. “Dalam menulis saya juga berusaha melakukan simulasi menggunakan model matematika” ungkapnya. 

Persediaan buku tersebut memang masih sangat terbatas dan hanya dapat ditemukan di Law Book Store Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Adapun khusus untuk sepuluh pembeli pertama akan mendapatkan tandatangan penulis beserta foto yang tentunya akan sangat menarik. 

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.