{"id":2587,"date":"2021-08-23T13:59:43","date_gmt":"2021-08-23T13:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/?page_id=2587"},"modified":"2025-02-03T08:36:59","modified_gmt":"2025-02-03T08:36:59","slug":"publication","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/","title":{"rendered":"Publication"},"content":{"rendered":"

\"WhatsAppPENGANTAR HUKUM UDARA (Perkembangan & Isu-isu Terpilih)<\/a><\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/strong><\/span><\/p>\n

Penulis:\u00a0<\/strong>Adhy Riadhy Arafah, Ardyta Pramudya Wardani, Kharisma Kusuma Wijaya,\u00a0Alfan Zakiyanto,\u00a0Erlisa Akhlakul Karimah.<\/p>\n

Penerbit:\u00a0<\/strong>Airlangga University Press, 2022.<\/p>\n

Link:<\/strong>\u00a0https:\/\/play.google.com\/books\/reader?id=nd-lEAAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=en<\/a><\/p>\n

Buku dengan judul Pengantar Hukum Udara (Perkembangan dan Isu-Isu Terpilih)<\/strong> merupakan rangkaian tulisan oleh penulis yang memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan Hukum Udara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.<\/p>\n

Buku ini memberikan gambaran umum tentang Hukum Udara secara publik maupun privat dengan isu-isu terpilih yang menjadi perhatian umum dalam rentang waktu terakhir. Di isu publik, buku ini mengangkat isu penandatangan pendelegasian pengelolaan navigasi di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Indonesia kepada Singapura. Selain itu, buku ini juga mengulas perkembangan teknologi di bidang kedirgantaraan, yaitu penggunaan drone serta dampak hukum yang melekat terhadap akvitas operasional drone. Kejahatan penerbangan yang acap kali terjadi juga menjadi perhatian dalam pembahasan di buku ini, yang salah satunya tindakan unruly passenger, pembajakan pesawat udara, dan sabotase.<\/p>\n

Di bidang keperdataan, buku ini mengulas model bisnis kerja sama antar perusahaan maskapai seperti code share<\/em>, selain juga isu mengenai leasing<\/em> pesawat serta konsekuensi hukumnya juga dibahas dalam bab keperdataannya. Sehingga isu dalam buku ini dapat dijadikan sumber bacaan bagi kalangan pemerhati hukum udara, mahasiswa, pemangku kebijakan, pengacara, hakim, dan lainnya, selain karena buku ini juga dilengkapi dengan terjemahan dari Konvensi Chicago 1944.<\/p>\n

<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

DINAMIKA HUKUM KELAUTAN DAN KEMARITIMAN<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku:<\/p>\n

Penulis:<\/p>\n

Penerbit: 2022<\/p>\n

ISBN:<\/p>\n

<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

DINAMIKA HUKUM SUMBER DAYA ALAM\u00a0<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku:<\/p>\n

Editor:<\/strong>\u00a0Dr. Agus Sekarmaji, S.H., M.Hum, Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., Indrawati, S.H., LL.M
\nPenerbit:<\/strong>\u00a0Inara Pubsliher (2022)
\nISBN:<\/strong>\u00a0978-623-5970-39-4<\/p>\n

<\/p>\n

\"kedaulatan\"<\/p>\n

KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis: <\/strong>Koesrianti (dkk)<\/p>\n

Penerbit:\u00a0<\/strong>Airlangga University Press, 2021.<\/p>\n

Link:<\/strong>\u00a0https:\/\/www.google.co.id\/books\/edition\/KEDAULATAN_NEGARA_Menurut_Hukum_Internas\/MXRPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0<\/a><\/p>\n

Buku ini berisi kajian tentang kedaulatan negara menurut hukum internasional yang pada dasarnya merupakan pengembangan ilmu, yaitu pengembangan ilmu di bidang hukum internasional khususnya tentang konsep kedaulatan negara. Dalam buku ini pembaca akan menemukan pengertian kedaulatan, ruang lingkupnya, pengembangan konsep kedaulatan negara, permasalahan penegakannya, dan perkembangannya. Substansi dari buku ini meliputi perkembangan konsep kedaulatan negara dari yang sifatnya masih embrio yang dikenal sebagai kedaulatan Westphalia, sampai berkembang ke hampir seluruh bidang kajian hukum internasional, mulai hukum internasional sebagai global governance yang menggambarkan bahwa negara-negara harus saling berbagi peran untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sampai kedaulatan negara di wilayah laut. Dari kedaulatan negara dan penegakan hukum humaniter, sampai pada pembatasan kedaulatan pada waktu negara dalam keadaan darurat, dan yang terakhir tentang kedaulatan di ruang siber (cyberspace) yang merupakan perkembangan kedaulatan negara yang masih hangat dibahas oleh banyak pihak.<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

PENGANTAR HUKUM PENERBANGAN PRIVAT<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/strong><\/a><\/p>\n

Penulis<\/strong>: Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M (Adv.), Sarah Amalia Nursani, S.H.<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Prenada Media Divisi Kencana, 2019<\/p>\n

Menghadapi kebutuhan akan penerbangan internasional yang semakin meningkat, pembentukan Konvensi Montreal 1999 dipandang sebagai langkah awal dalam memperbaiki aktivitas dalam dunia penerbangan khususnya dalam bidang regulasi. Tidak hanya melakukan pembaharuan pengaturan mengenai permasalahan ganti rugi dan yurisdiksi dalam beberapa Konvensi terdahulu, Konvensi Montreal 1999 berhasil menciptakan sebuah unifikasi hukum yang sebelumnya tidak berhasil dicapai. Hingga tahun 2018 tercatat 131 negara telah menjadi peserta dari konvensi ini.<\/p>\n

Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya menjadi salah satu negara peserta dari Konvensi Montreal 1999 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016. Namun dalam pemberlakuan Konvensi tersebut, terdapat banyak konflik hukum antara pengaturan yang ada dalam Konvensi Montreal 1999 dengan regulasi mengenai penerbangan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan ketika induk regulasi penerbangan nasional dibuat, Indonesia belum menjadi peserta Konvensi Montreal 1999. Buku ini, memberikan banyak sekali sumbangsih pemikiran utamanya terkait dengan interpretasi Konvensi Montreal 1999 dan dampak pemberlakuannya secara nasional. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan Konvensi Montreal 1999 dalam versi Bahasa Indonesia sehingga memudahkan pembaca untuk memahami ketentuannya. Harapan dari penulis, buku ini akan menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini hendak menyusun amandemen Undang-undang Penerbangan dengan menyesuaikan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.<\/p>\n

Sebagai akhir, buku ini diharapkan memberikan banyak kontribusi kepada ilmu pengetahuan di bidang Hukum Penerbangan\/Hukum Udara baik kepada para pelaku industri penerbangan, pengajar, mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum yang tertarik pada perkembangan Hukum Udara atau Hukum Penerbangan.<\/p>\n

<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

TANGGUNG JAWAB KORPORASI MULTINASIONAL DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>: Iman Prihandono,\u00a0Andi A Khairunnisa<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0:\u00a0Airlangga University Press, 2016<\/p>\n

Buku ini memberikan kajian akademis dan praktis mengenai tanggung jawab korporasi multinasional dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dimulai dengan kajian mengenai korporasi multinasional, kedudukan dan kapasitasnya dalam hukum internasional, serta pengaruhnya pada pemenuhan hak asasi manusia. Upaya pengaturan yang pernah diambil dan instrumen internasional mendapatkan pembahasan khusus untuk memberikan gambaran mengenai kesulitan dalam membawa korporasi multinasional ke dalam sebuah aturan yang mengikat di level internasional. Selanjutnya diakhiri dengan pembahasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan yang tersedia di tingkat internasional. Keseluruhan pembahasan dalam setiap bagiannya diberikan contoh kondisi dan kasus-kasus sesuai dengan konteks Indonesia. Secara garis besar buku ini membahas Korporasi multinasional, Tanggung jawab HAM, Upaya Pengaturan, Instrumen internasional, dan Mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan.<\/p>\n

<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT: KAJIAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERKELANJUTAN DI INDONESIA<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>:\u00a0Dina Sunyowati<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Airlangga University Press, 2020<\/p>\n

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulannya dari segi fisik, geografis, dan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Potensi wilayah pesisir tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, jumlah penduduk di wilayah pesisir, dan pemanfaatan lain yang diperlukan bagi pembangunan. Sumber daya alam di wilayah pesisir sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan yang nantinya harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.<\/p>\n

Seperti halnya di beberapa negara, kerangka hukum (legal framework<\/em>) untuk pengaturan pengelolaan wilayah pesisir menggunakan konsep integrated coastal management<\/em> dengan penekanan pada sistem kewenangan kewilayahan atau zonasi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi konflik dalam pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya pesisir yang berlebihan, atau berupa konflik kewenangan, konflik kepentingan, konflik pembangunan antarsektor, dan ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengacu pada konsep integrated<\/em> coastal management<\/em> dengan menyelaraskan antara aturan hukum internasional dan hukum nasional dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan tentang Peraturan Daerah. Pemberdayaan semua komponen atau stakeholders <\/em>di daerah terutama masyarakat adat akan mengurangi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir.<\/p>\n

<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN WORLD TRADE ORGANIZATION<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>:\u00a0Intan I. Soeparna<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Airlangga University Press, 2020<\/p>\n

Buku ini berisi tentang penjelasan Perdagangan Internasional yang diatur dalam Perjanjian WTO yang terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh), Perjanjian Perdagangan Multilateral (A), Prosedur Penyelesaian Sengketa (A: Annex 2), Trade Policy Review (A: Annex 3) dan Perjanjian Perdagangan Plurilateral (B). Buku ini menjelaskan hukum perdagangan internasional dalam lima bagian, yaitu bagian satu menjelaskan tentang sejarah WTO dan Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh). Bagian dua menjelaskan mengenai perjanjian perdagangan multilateral yang terdiri dari GATT 1994 beserta ketentuan pengecualian, Perjanjian Pertanian, Perjanjian Sanitary and Phytosanitary, Perjanjian Technical Barrier to Trade, Perjanjian Safeguard, Perjanjian Anti-Dumping, Perjanjian Subsidy and Countervailing Measure, Perjanjian Non-Tariff Measure, Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS), Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS), dan Perjanjian berkaitan dengan investasi (TRIMs).<\/p>\n

Bagian tiga menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding. Bagian empat menjelaskan mengenai Trade Policy Review (TPRM), dan bagian lima penutup.<\/p>\n

<\/p>\n

\"COVER<\/p>\n

HUKUM ANGKASA: RUANG LINGKUP DAN ARAH PERKEMBANGANNYA<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>:\u00a0Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Airlangga University Press<\/p>\n

Di Indonesia, kita seringkali berhadapan dengan situasi paradox.\u00a0 Di satu sisi, implementasi aktivitas keruangangkasaan telah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat Indonesia dengan adanya perangkat komunikasi mobile<\/em> dalam genggaman tangan mereka bahkan yang berada di pelosok-pelosok desa, namun di sisi lain, kepedulian kita terhadap aspek-aspek hukum yang melandasinya sangat minim, terbukti dengan senyapnya kajian-kajian hukum angkasa dan miskinnya literatur hukum angkasa berbahasa Indonesia. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi ruang-ruang kosong akibat langkanya literatur hukum angkasa di Indonesia.<\/p>\n

Buku yang berjudul HUKUM ANGKASA RUANG LINGKUP DAN ARAH PERKEMBANGANNYA ini, selain menyajikan materi-materi dasar hukum angkasa, juga mengkaji aspek-aspek hukum angkasa berkaitan dengan perubahan orientasi hukum angkasa yang semula hanya berperspektif tindakan dan kepentingan negara.\u00a0 Maraknya aktivitas space tourism <\/em>yang diselenggarakan oleh badan hukum privat serta peluncuran-peluncuran wahana angkasa, baik roket maupun satelit oleh swasta, menyebabkan hukum angkasa berada dalam situasi transisi dimana ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku masih bersifat State oriented<\/em> sementara aktivitas yang diatur bersifat private and business oriented<\/em>.<\/p>\n

<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN)<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>:\u00a0Koesrianti<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Airlangga University Press<\/p>\n

<\/p>\n

\"buku<\/p>\n

BUKU AJAR HUKUM LAUT<\/strong><\/p>\n

Deskripsi Buku<\/span><\/strong><\/p>\n

Penulis<\/strong>:\u00a0Dina Sunyowati, Enny Narwati<\/p>\n

Penerbit<\/strong>\u00a0: Airlangga University Press<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

Publikasi-publikasi lain berupa artikel pada jurnal internasional dan nasional, serta artikel opini para peneliti AIILS dapat dilihat pada menu Researchers<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PENGANTAR HUKUM UDARA (Perkembangan & Isu-isu Terpilih) Deskripsi Buku Penulis:\u00a0Adhy…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2587","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nPublication - Airlangga Institute for International Law Studies<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"List of publications from the AIILS researchers.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Publication - Airlangga Institute for International Law Studies\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"List of publications from the AIILS researchers.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Airlangga Institute for International Law Studies\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-02-03T08:36:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1556\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"9 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/\",\"name\":\"Publication - Airlangga Institute for International Law Studies\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27-208x300.jpeg\",\"datePublished\":\"2021-08-23T13:59:43+00:00\",\"dateModified\":\"2025-02-03T08:36:59+00:00\",\"description\":\"List of publications from the AIILS researchers.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg\",\"width\":1080,\"height\":1556},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/publication\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Publication\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/\",\"name\":\"Airlangga Institute for International Law Studies\",\"description\":\"Hukum Internasional-Indonesia\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/fh.unair.ac.id\\\/aiils\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Publication - Airlangga Institute for International Law Studies","description":"List of publications from the AIILS researchers.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Publication - Airlangga Institute for International Law Studies","og_description":"List of publications from the AIILS researchers.","og_url":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/","og_site_name":"Airlangga Institute for International Law Studies","article_modified_time":"2025-02-03T08:36:59+00:00","og_image":[{"width":1080,"height":1556,"url":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"9 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/","url":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/","name":"Publication - Airlangga Institute for International Law Studies","isPartOf":{"@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27-208x300.jpeg","datePublished":"2021-08-23T13:59:43+00:00","dateModified":"2025-02-03T08:36:59+00:00","description":"List of publications from the AIILS researchers.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/#primaryimage","url":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg","contentUrl":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/WhatsApp-Image-2023-02-03-at-12.59.27.jpeg","width":1080,"height":1556},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/publication\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Publication"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/#website","url":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/","name":"Airlangga Institute for International Law Studies","description":"Hukum Internasional-Indonesia","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2587"}],"version-history":[{"count":48,"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2587\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3430,"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2587\/revisions\/3430"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fh.unair.ac.id\/aiils\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}