Ahli Hukum Ungkap Pentingnya Konsep Energy Trilemma Dalam Perkembangan Kebijakan EBT Di Indonesia

  • Beranda
  • Berita
  • Ahli Hukum Ungkap Pentingnya Konsep Energy Trilemma Dalam Perkembangan Kebijakan EBT Di Indonesia
| yuni afifah | ,

Permasalahan lingkungan merupakan kondisi yang sudah sangat pelik terjadi. Salah satu permasalahan lingkungan yang kini sedang kita hadapi bersama adalah perubahan iklim. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Apabila tidak segera diatasi, perubahan iklim tentunya akan memberikan dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan hidup di muka Bumi ini. Hal inilah yang mendorong munculnya gerakan untuk mengatasi perubahan iklim dari berbagai aspek mulai, ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Gerakan serupa tampaknya juga muncul di Indonesia mengingat pemerintah telah menetapkan berbagai target yang cukup ambisius mulai dari 23% EBT di tahun 2025 sampai net zero emission di tahun 2050.

Sebagai respons atas target tersebut, BEM FH UNAIR dan PATAKA FH UNAIR menyelenggarakan webinar yang membawakan topik “Kebijakan Hukum Tentang Energi Baru Terbarukan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan” pada Sabtu, 18 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut ialah Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Pusat Studi Energi Baru dan Terbarukan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat ini sudah bukan lagi soal climate change, tapi sudah memasuki climate emergency. Adapun salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengurangi karbon dan meningkatkan penggunaan energi yang baru dan terbarukan. 

Beliau mengungkapkan, energi baru dan terbarukan tidak melulu tentang energinya. “membicarakan tentang energi baru dan terbarukan tidak hanya menyoal tentang energi saja. Karena di dalamnya juga mencakup aspek sosial, politik global, krisis perubahan iklim, ketergantungan energi fosil, dan masih banyak lagi” ujarnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan perlu juga merujuk pada konsep energy trilemma yang terdiri dari ketahanan energi, keberlanjutan, dan akses energi bagi semua orang. Guna mencapai kondisi ideal tersebut, Indonesia dirasa perlu untuk memiliki undang-undang khusus tentang energi baru dan terbarukan. “Sampai saat ini kita merupakan salah satu negara ASEAN yang belum memiliki UU EBT. Walaupun kita memiliki potensi luar biasa, tapi tidak ada satupun aturan yang memberikan pengaturan secara holistik. Oleh karenanya, Indonesia memerlukan UU EBT” ungkapnya.

Menurutnya, RUU EBT yang ada sudah cukup baik karena memiliki ruang lingkup yang baik. RUU EBT juga memandang bahwa energi tidak hanya sebagai sebuah keuntungan ekonomi saja tetapi juga sebagai komitmen untuk melakukan peralihan menuju energi yang baru dan terbarukan. Namun, penyusunan RUU EBT juga tampaknya menimbulkan berbagai kritik khususnya terkait batu bara sebagai sumber energi baru terbarukan. Atas hal tersebut, beliau mengungkapkan “batu bara itu bukan energi baru karena sudah bermasalah dari sumbernya juga. Memang ada perkembangan teknologi seperti hirilisasi batu bara. Tetapi masalahnya ada pada proses pengambilan batu bara dari sumbernya melalui penambangan yang tidak berkelanjutan”. 

Penulis : Dean Rizqullah Risdaryanto

Share Link:
Berita Lainya
logo-header

© Copyright. FH UNAIR. All Rights Reserved.